Advertisement
Penyidikan Tunggal oleh OJK, Pengamat: Bisa Picu Korupsi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Penggiat antikorupsi yang juga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menilai kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyidikan tindak pidana jasa keuangan rawan praktik korupsi.
Yudi dalam keterangan resmi yang dibagikannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/12/2023) malam, menolak tegas pemberian kewenangan kepada OJK sebagai penyidik tunggal sebagaimana termuat dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPKS).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
“Akan sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi ketika terjadi kewenangan yang absolut seperti yang diberikan kepada OJK sebagai penyidik tunggal dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan,” kata Yudi.
Yudi yang kini menjabat sebagai anggota Satgas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Bareskrim Polri berpandangan, kewenangan tersebut membuat perusahaan, lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di sektor keuangan takut kepada penyidik OJK.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena tidak ada lembaga atau institusi lain yang bisa menyidik kasus dalam sektor jasa keuangan.
BACA JUGA: OJK DIY Bekali Pamong Literasi Keuangan
Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu, lahirnya UU PPSK tentunya menjadikan OJK memiliki kewenangan besar sebagai otoritas tunggal yang berfungsi sebagai regulator, pengawas, sekaligus melakukan penyidikan di bidang jasa keuangan.
“Dengan kewenangan sangat besar bertumpu pada satu lembaga berpotensi terjadi abuse of power dan hal ini tentu sekali lagi akan berpotensi terjadi tindak pidana korupsi,” kata Yudi.
Dia pun mengutip pepatah Lord Acton dengan adagiumnya yang terkenal, yakni kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut (power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely).
Dia mengatakan tindak pidana korupsi yang berpotensi terjadi dengan kekuatan obsolut OJK ini, yaitu suap menyuap dan pemerasan hingga gratifikasi. Diperlukan pembanding agar terjadi keseimbangan dan sinergi dalam penegakan hukum, sehingga sistem penegakan hukum bebas dari korupsi. Yudi memaparkan contoh dalam penegakan hukum korupsi, bagaimana KPK tidak diberikan kewenangan sebagai penyidik tunggal, polisi dan kejaksaan juga bisa menyidik kasus korupsi.
Bahkan kewenangan KPK dalam penyidikan dibatasi hanya menangani perkara terkait penegakan hukum, penyelenggara negara, dan orang lain terkait penegakan hukum dan penyelenggara negara serta menyangkut kerugian di atas Rp1 miliar.
Dengan tiga lembaga ini, kata dia lagi, hasilnya terlihat bahwa kasus-kasus besar korupsi bisa ditangani bahkan di antara ketiga lembaga tersebut juga saling bersinergi dalam bentuk koordinasi supervisi dan bisa terjadi pelimpahan penanganan perkara korupsi.
“Seharusnya penyidik sektor jaksa keuangan tetap ada di institusi lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, sebab maraknya kejahatan di sektor keuangan belakangan ini membutuhkan sinergi banyak institusi penegak hukum untuk memberantasnya,” kata Yudi memberi solusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
- Yakes Telkom Jalin Sinergi dengan Rumah Sakit Primaya Group
- Telkom Dukung Pembangunan Desa melalui Penerapan Sustainable Tourism Development
- Accor Group Yogyakarta Gelar Vaksinasi Booster Kedua untuk Karyawan dan Warga
- OJK Bekukan Kegiatan Usaha Corpus Prima Ventura
Advertisement

Dinkes Bantul: Angka Stunting di Kalurahan Selopamioro Tertinggi di Bumi Projotamansari
Advertisement

Buyer Terkesan saat Membuat Ecoprint & Jalan-jalan ke Tamansari
Advertisement
Berita Populer
- Accor Gelar City of ALL di Surabaya, Tawarkan Diskon Sampai 40%
- Keren! UMKM DIY Bakal Punya Gudang di Australia
- Jelang Ramadan-Idulfitri, 200.000 Ton Daging Diimpor dari Brasil dan India
- KPPU Tegaskan Larangan Penjualan Minyakita dengan Akal-akalan Produk Lain
- Gerai Transmart pada Tutup, Ini Penyebabnya Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel
- Launching Pakuwon Mall Jogja
Advertisement
Advertisement