Advertisement
Menko Airlangga Ungkap 10 Kabupaten/Kota Inflasi Tertinggi di 2022
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/1 - 2023). BPMI Setpres RI.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah daerah didorong untuk lebih gencar dalam mengendalikan laju inflasi di dalam negeri pada tahun ini di tengah perekonomian dunia yang masih bergejolak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa laju inflasi di Indonesia pada 2022 cukup terkendali, dengan tingkat yang mencapai 5,51 persen.
Advertisement
Dia mengatakan masih terdapat 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.
Airlangga juga menyoroti 10 kota/kabupaten dengan inflasi tertinggi sepanjang 2022. Ke-10 provinsi tersebut di antaranya Kotabaru, Bau-bau, Tanjung Selor, Bukit Tinggi, Bandung, Jember, Padang, Serang, Kendari, dan Kupang.
“Kotabaru inflasinya 8,56 persen, Bau-bau 8,35 persen, Tanjung Selor 7,98 persen, Bukit Tinggi 7,76 persen. Jadi untuk kota yang tinggi diharapkan di 2023 bisa lebih baik,” katanya Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Selasa (17/1/2023).
Lebih lanjut, ke-6 provinsi lainnya, yaitu Bandung mencatatkan inflasi sebesar 7,45 persen, Jember 7,39 persen, Padang 7,38 persen, Serang 7,22 persen, Kendari 7,11 persen, dan Kupang 7,07 persen.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan tingkat inflasi dapat mencapai sasaran 2 hingga 4 persen, dengan asumsi di APBN Tahun Anggaran 2023 inflasi mencapai 3,6 persen.
Oleh karena itu, Airlangga mengatakan aksi pengendalian inflasi di daerah perlu terus diupayakan, yaitu dengan melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok.
Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat kerja sama antar daerah guna mengurangi disparitas harga dan melanjutkan operasi pasar.
Dukungan dari APBD untuk program pengendalian inflasi daerah juga harus didorong lebih optimal, di samping penguatan sarana dan prasarana penyimpanan hasil pertanian.
Airlangga menambahkan, daerah juga didorong untuk mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama di daerah non-sentra, serta memperkuat pengawasan melalui sidak pasar dan sinergi dengan Satgas Pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Rentenir dan Pinjol Ilegal Kini Bisa Dipidana, Ini Aturannya
- Pemerintah Tanggung PPh 21 Pekerja 5 Sektor Padat Karya 2026
- Venezuela Punya Cadangan Minyak Terbesar, tapi Produksi Anjlok
- Penjualan Tiket KAI Tembus 4 Juta pada Arus Balik Nataru
- GIPI DIY: Nataru Ramai, Lama Tinggal Wisatawan Masih Jadi PR
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Rentenir dan Pinjol Ilegal Kini Bisa Dipidana, Ini Aturannya
- Ekonomi Vietnam Tumbuh 8,02 Persen pada 2025, Tertinggi 3 Tahun
- Konsumsi Dex Series di Jateng-DIY Naik 35,6 Persen Saat Nataru 2026
- Libur Nataru, Konsumsi Listrik di DIY Meningkat 16 Persen
- 75 Persen Tiket Nataru Dibeli Lewat Access by KAI
- Harga Emas Pegadaian Naik, Galeri24 Rp2,59 Juta per Gram
Advertisement
Advertisement





