Hadapi Perubahan Ekonomi Global, Ini yang Perlu Disiapkan UMKM

Harianjogja.com, JOGJA—Menghadapi volatilitas (perubahan besar) perekonomian global, pemerintah daerah didorong untuk melakukan penguatan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM bertujuan untuk memperkuat daya tahannya.

Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Kantor Perwakilan BI DIY Rifat Pasha mengatakan kondisi perekonomian di DIY dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global. Dengan mayoritas perekonomian di DIY yang bergerak di sektor jasa dan pariwisata, maka perlu ada kebijakan khusus agar perekonomian masyarakat bisa terus bergerak.

"Pelaku ekonomi, termasuk UMKM, harus menyiapkan diri menghadapi kondisi yang mungkin terjadi dengan strategi yang adaptif dan fleksibel," ujar Rifat saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk Penguatan UMKM Dalam Menghadapi Volatilitas Perekonomian Global di Kampus STIM YKPN Jogja, Sabtu (11/2/2023). 

Rifat menjelaskan, pertumbuhan ekonomi DIY rata-rata mencapai 5,15% per tahun. Meski pada 2022 inflasi di DIY lebih tinggi dari inflasi nasional, yakni 6.87%, tetapi per Januari 2023 berhasil diturunkan menjadi 6.05%. Ia optimistik, pada 2023 inflasi di DIY akan terus bergerak melandai. "Kami optimistis pertumbuhan ekonomi DIY masih tinggi. Apalagi dengan meningkatnya produktifitas pertanian yang bisa menekan inflasi," katanya.

Dia juga berharap keberadaan UMKM bisa terus bergerak dan UMKM berdaya. Tujuannya, agar UMKM ikut andil dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, menyerap tenaga kerja dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi DIY. Terkait UMKM, lanjutnya, BI memiliki program yang terdiri dari korporatisasi UMKM berbasis klaster, penguatan kapasitas produksi dan usaha serta penguatan akses pembiayaan supaya UMKM naik kelas.

"Kami mendorong agar pemangku kebijakan di daerah terus melakukan pengembangan UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan," harapnya.

Wakil Ketua Umun Bidang UMKM, Koperasi dan Digmar Kadin DIY Hermawan Ardiyanto mengatakan selama ini pelaku UMKM menopang perekonomian hampir di setiap negara. "Para pelaku UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi 65% kepada PDB," katanya.

Menurutnya, ada beberapa masalah yang masih dihadapi UMKM hingga saat ini. Mulai akses pasar, produktifitas dan kualitas, penguasaan teknologi dan ekosistem digital, suplay bahan baku. Berdasarkan survei BPS (2020) dan Kadin DIY (2021), permasalahan pokok UMKM di DIY terutama pemasaran dan permodalan. 

Untuk itu, ia berharap para pemangku kebijakan dibdaerah bersinergi dan berkolaborasi mendukung penguatan UMKM menfokuskan program pendampingan UMKM dari hulu ke hilir. "Kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian akan berdampak pada UMKM sehingga seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM agar tetap kuat bertahan dan tumbuh. UMKM harus mampu tersebut,” katanya.

Ketua STIM YKPN Jogja Suparmono mengatakan kemitraan strategis perlu diciptakan dan dikembangkan untuk mendukung UMKM khususnya ekspor. Ia melihat saat ini, banyak UMKM yang belum bisa melakukan kegiatan ekspor (<14%). Mereka juga masih menggunakan teknologi menengah ke bawah, daya saing rendah dan skala kecil.Untuk menguatkan UMKM, maka upaya-upaya yang harus dilakukan dengan integrasi industri dalam pengembangan UMKM melalui platform digital, keunikan lokal, SDM, intervensi pihak ketiga.

"Strategi pengembangan UMKM atau Pengembangan Ekonomi Lokal berupa bottom up, melibatkan banyak pihak dan bantuan hendaknya disesuaikan kebutuhan. Dari strategi kolaborasi tersebut, menghasilkan output produk unggulan daerah," katanya.

Dosen FBE UAJY Y Sri Susilo menambahkan pengembangan dan penguatan UMKM harus lebih fokus pada peningkatan daya saing. Dijelaskan Sri indikator daya saing diukur dari kualitas dan harga produk apakah mampu bersaing di pasar internasional. "Agar siap bersaing maka UMKM perlu didorong meningkatkan daya saingnya dengan dukungan pentahelix," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News