15 Titik Kantong Kemiskinan di Jogja Tersebar di Wilayah Selatan

Harianjogja.com, JOGJA– Kamar Dagang (KADIN) DIY merumuskan program kerja untuk terlibat dalam hal pengentasan kemiskinan di DIY. Keterlibatan kalangan industri dalam penanganan kemiskinan, diharapkan lebih mempercepat penurunan angka kemiskinan di DIY.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Sugeng Arianto mengatakan angka kemiskinan di DIY dalam 10 tahun terakhir semakin menurun. Penanganan kemiskinan di DIY, katanya, paling cepat penurunan angka kemiskinannya. Ia menilai penanganan kemiskinan di DIY jauh lebih baik jika dibandingkan daerah lain seperti Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah. 

Sejak pandemi Covid-19, katanya  angka kemiskinan di DIY turun dan sudah lebih baik dari daerah lainnya walaupun urutan angka kemiskinannya (secara prosentase) masih besar. Meski begitu, lanjutnya, angka kemiskinan di DIY menurun secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Jumlah kemiskinan DIY di Jawa, kata Sugeng, paling cepat progres penurunannya walaupun belum mengubah urutan.

"Memang, presentase angka kemiskinannya tinggi tetapi angkanya berubah turun. Pada September 2022 angka kemiskinan hanya naik 8.900 orang, itu jauh lebih sedikit dibandingkan daerah lain yang angkanya di atas 10.000 orang," katanya dalam FGD Peran Industri dalam Pengentasan Kemiskinan di DIY di JEC, Selasa (21/2/2023).

Dia menegaskan, angka kemiskinan DIY dengan Jawa Tengah hanya berselisih 0,5 poin. Begitu juga dengan Jawa Timur yang hanya berpaut 1 poin. Padahal dulu, 10 tahun lalu, selisih angka kemiskinan di DIY dengan kedua daerah tersebut tercatat 2-3 poin. 

"Artinya semakin lama ini semakin mendekat. Kalau kita optimis dan bekerja bersama, bisa jadi suatu saat angka penurunan kemiskinan di DIY bisa melampaui daerah lain," katanya.

Ia menganalogikan angka kemiskinan ibarat konvoi, posisi DIY sudah mepet dan tidak menutup kemungkinan bisa menyalip daerah lain sebagai daerah dengan angkan kemiskinan paling kecil. Asalkan, lanjut Sugeng, semua pihak yang terlibat bisa bersama-sama menangani masalah kemiskinan. 

"Kemiskinan itu fenomena multidimensi sehingga tidak bisa bicara hanya dalam satu aspek saja. Dalam aspek ekonomi, juga tidak bisa dilihat satu ukuran saja. Walapun kemiskinan belum berkurang, tapi sudah membaik. Kesejahteraan membaik namun tetap miskin," kata Sugeng.

Di DIY, kata Sugeng, terdapat 15 titik kantong kemiskinan yang hampir semuanya berada di sisi Selatan DIY, seperti Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo. Ini berbeda dengan sisi Utara DIY yang angka kemiskinannya di bawah 10%. Dengan demikian, lanjut Sugeng, penguatan program kemiskinan harus difokuskan di tiga kabupaten yang berada di sisi Selatan. 

"Dalam banyak aspek, program kemiskinan lebih baik difokuskan ke sisi Selatan DIY. Itu lebih pas untuk menjadi sasaran program kemiskinan dibandingkan sisi Utara. Kalau bicara kebijakan sedikit lebih makro, DIY diuntungkan dengan adanya Utara dan Selatan. Dan ini sejalan dengan kebijakan Pemda DIY yang akan menfokuskan pembangunan di sisi Selatan Jogja," katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM Prof. Pande Made Kutanegara. Menurutnya, pendekatan makro ekonomi dalam menilai kemiskinan bukan satu-satunya indikator. Tingkat konsumsi masyarakat diukur harga pasar, yang sangat bergantung pada tingkat inflasi. "Kondisi tersebut membuat garis kemiskinan di DIY sangat tinggi dibandingkan Jateng dan Jatim," katanya.

Garis kemiskinan yang dilakukan selama ini, kata Pande, juga belum memperhitungkan hasil produksi yang diperoleh sendiri, termasuk aset. Dia juga mengusulkan, fenomena lansia yang jumlahnya semakin meningkat dan secara ekonomi tidak produktif mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah.

Aspek budaya seperti hidup sederhana, menabung dan tidak foya-foya di Jogja, katanya, juga perlu dipertimbangkan. Maka ke depan, lanjut Pande, perlu pendekatan yang bersifat lokalistik dalam melihat kondisi kemiskinan sebagai data sanding dalam mengukur basis data kemiskinan. "Selain itu, perlu selalu menjaga inflasi daerah agar garis kemiskinan tidak naik secara terus menerus dan menambah jumlah penduduk miskin dari angka statistik," katanya.

Kabid Perekonomian Bappeda DIY Triatmi Herwarsi menambahkan Pemda DIY akan menfokuskan pembangunan dan pemberdayaan di kawasan Selatan DIY karena PDRB kawasan Utara lebih baik dibandingkan kawasan Selatan DIY. "Ketiga kawasan di bagian Selatan ini yang akan menjadi fokus pemberdayaan," katanya. 

Ke depan, reformasi birokrasi dan kelembagaan juga akan diterapkan di setiap kalurahan. Di mana kalurahan akan menjadi ujung tombak pembangunan. Termasuk mencatat warga miskin di masing-masing kalurahan. "Alasannya, yang mengetahui kondisi warganya adalah pak lurah. Kami juga akan beradaptasi dengan perkembangan teknologi," katanya.

Dia juga mengusulkan agar KADIN sebagai wadah para pelaku industri juga fokus ikut mengentaskan kemiskinan di DIY. Salah satunya dengan menjadi bapak asuh kapanewon yang masuk kategori miskin. Baginya, sektor industri bisa berkontribusi positif untuk ikut membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. 

BACA JUGA: GK Disebut Muntah-Muntah Lihat Pembunuhan Sadis Pengusaha Jogja Morgan Onggowijaya

"Di DIY ada 15 kapanewon yang masuk kategori miskin. Bisa tidak Kadin menjadi bapak asuh, yang nanti terlibat mengentaskan kemiskinan? Berkolaborasi dengan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin?," usulnya.

Wakil Ketua Umun KADIN DIY Wawan Harmawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda Pra Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) KADIN DIY yang akan digelar pada Maret mendatang. Hasil diskusi tersebut akan dibawa dalam Rapimda untuk dibahas solusi apa saja yang akan dilakukan terkait penanganan kemiskinan di DIY.

Keberadaan KADIN di seluruh daerah dapat mengangkat potensi ekonomi dan talenta daerah dengan menunjukkan berbagai program unggulan masing-masing terkait pengembangan UMKM. "Itu salah satu wujud keberadaan KADIN di daerah. Melakukan pemberdayaan ekonomi daerah, vokasi, digitalisasi, women empowerment," katanya.

Peran KADIN dalam konteks pengentasan kemiskinan, lanjut Wawan juga tertuang dalam Pergub 11/2021, PP Perda No.6/2016 dan SK No.155/KEP/2021 tentang forum tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. "Dengan demikian, kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan stekholder terkait untuk ikut mengentaskan kemiskinan dalam skema kolaborasi penanggulangan kemiskinan di DIY," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News