Harga Rumah Subsidi Naik Juni 2023, REI DIY: Kami Usul Jadi Rp200 Juta Per Unit

Anisatul Umah

Rabu, 31 Mei 2023 - 16:17 WIB

Abdul Hamied Razak

Harga Rumah Subsidi Naik Juni 2023, REI DIY: Kami Usul Jadi Rp200 Juta Per Unit

Ilustrasi perumahan subdisi di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. - JIBI/Bisnis Indonesia

Harianjogja.com, JOGJA—DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY menyambut positif rencana pemerintah menaikkan harga rumah subsidi mulai Juni 2023.

Meski sudah ada kabar kenaikan, Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur mengatakan sejauh ini belum mendapatkan kepastian, apakah kenaikan akan dimulai 1 Juni 2023 atau mundur.

"Rumah subsidi kami belum dapat, data terakhir yang kami dengar selalu janji, janji, dan janji dari pemerintah. Inipun kenaikannya menurut saya tidak realistis," ucapnya, Selasa (30/5/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima kenaikannya direncanakan sekitar 5-7%. Nantinya REI DIY akan kembali bersurat kepada pemerintah dan DPP REI, agar kenaikannya lebih tinggi lagi karena harga tanah di Jogjakarta sudah mahal.

"Kami menunggu, kalau rumornya hanya 5-7%, ya nanti DPD REI berkirim surat lagi," lanjutnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan DPR REI DIY mengusulkan harga rumah subsidi di Jogjakarta di harga Rp200 juta. Dia menyebut sudah ada limitasi di Jawa dan Sumatera di luar Jabodetabek [Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi] harganya sama di Rp150.500.000,-.

"Kalau di Jogja kami usulkan sampai Rp200 juta, tapi Kementerian PUPR punya standar sendiri. Kami gak tahu bagaimana mereka menentukannya," paparnya.

Mengutip dari Bisnis.com (Jaringan Informasi Bisnis Indonesia/JIBI) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Matoyoedo, mengatakan proses pembentukan aturan baru harga jual rumah subsidi berlangsung alot antar kementerian sehingga pemerintah membutuhkan waktu lebih panjang untuk menerbitkan aturan tersebut.

Rencana penyesuaian harga rumah subsidi agar sejalan dengan inflasi telah bergulir sejak tahun lalu. Namun, realisasi dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR tak kunjung diteken.

"Proses ini sudah berjalan cukup lama dan sudah mendekati ujung. Diharapkan dari hasil pembicaraan dengan Kemenkeu, Juni akan keluar PMK nya," kata Haryo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News