Gonjang-ganjing Pasar Saham, Sejumlah Petinggi OJK Mundur

Harianjogja.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi pada Jumat (30/1/2026), menyusul gejolak pasar saham nasional yang dipicu polemik kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Gelombang pengunduran diri tersebut berlangsung dalam dua tahap. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar lebih dulu menyampaikan mundur dari jabatannya, bersamaan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek IB Aditya Jayaantara.

Mahendra menyebut langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral demi mendukung pemulihan dan perbaikan tata kelola di tubuh OJK.

Beberapa jam berselang, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara turut menyatakan pengunduran diri.

“OJK memastikan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional,” tulis OJK dalam keterangan resminya.

OJK menegaskan roda pengawasan tetap berjalan normal. Untuk sementara, jabatan yang ditinggalkan akan diisi sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme tata kelola lembaga.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga lebih dulu mengundurkan diri pada Jumat pagi.

Polemik MSCI Picu Gejolak

Serangkaian pengunduran diri ini tak lepas dari polemik keputusan MSCI yang membekukan saham Indonesia dari proses rebalancing indeks periode Februari–Maret 2026.

Kebijakan internal freeze tersebut mencakup pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), penghentian penambahan emiten baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta pembekuan perpindahan emiten antar-segmen kapitalisasi.

MSCI juga memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi frontier market jika transparansi free float dan metodologi data tidak dibenahi hingga Mei 2026.

Pernyataan itu langsung memicu aksi jual besar-besaran investor asing, membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan tajam pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026), sebelum akhirnya rebound pada Jumat.

MSCI menilai rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham serta potensi perdagangan terkoordinasi menjadi risiko dalam pembentukan harga yang wajar di pasar Indonesia.

Arahan Presiden dan Langkah Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi arahan khusus kepada jajaran ekonomi untuk meredam dampak sentimen negatif tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil.

“Kita lihat IHSG sudah rebound dan masuk jalur hijau. Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas pasar,” ujarnya di Jakarta.

Airlangga memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah:

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia guna mengurangi benturan kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa. Proses ini disebut bisa mulai berjalan pada 2026 dan berlanjut ke rencana BEI go public.

Kedua, peningkatan free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang ditargetkan berlaku Maret 2026 untuk memperkuat tata kelola dan transparansi pasar.

Ketiga, kenaikan porsi investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen untuk menambah likuiditas bursa.

Keempat, penyesuaian regulasi agar sesuai standar MSCI demi mencegah penurunan status pasar Indonesia.

Kelima, optimalisasi suntikan likuiditas dari BPI Danantara serta dana institusi besar seperti Taspen dan BPJS.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan investor serta memperkuat fondasi pasar modal nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com