Advertisement
Ekonom Usul Moratorium Izin Pinjol Tidak Dicabut
Ilustrasi pinjol / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai saat ini belum mencabut moratorium izin baru bagi financial technology (Fintech) peer to peer lending/ pinjaman online (Pinjol). Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo mengusulkan agar moratorium ini tidak dicabut.
Dia menjelaskan moratorium tujuannya untuk menghentikan perusahaan Fintech baru yang akan masuk ke industri. Sebab jumlah perusahaannya dianggap sudah cukup. Meski di sisi lain moratorium ini juga berdampak pada pertumbuhan perusahaan Fintech ilegal.
"Pendapat saya moratorium tidak perlu dicabut, namun diimbangi dengan sosialisasi yang masif mengenai Fintech di masyarakat. OJK harus lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan dalam memberikan sosialisasi," ucapnya dihubungi, Sabtu (3/6/2023).
Menurutnya budaya konsumtif dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Fintech. Fintech legal dan ilegal masih dianggap menarik jadi sumber pendanaan atau pinjaman.
Baca juga: Hari Sepeda Sedunia, Jogja Dulu Punya Sego Segawe yang Kini Tak Ada Lagi Kabarnya
"Proses admin mudah, dana cepat cair, dan tentu saja tanpa agunan, meski tingkat bunganya tinggi. Itu yang tidak disadari oleh peminjam," jelasnya.
Kepala OJK DIY, Parjiman mengatakan izin pengawasan Fintech peer to peer lending ada di OJK Pusat atau Jakarta. Sehingga tidak ada pengajuan izin di DIY.
"Belum dicabut moratoriumnya. Pengawasan Fintech peer to peer lending masih di Jakarta semua," ungkapnya.
Mengutip dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, OJK memperkirakan moratorium kebijakan perizinan Fintech peer to peer lending akan dicabut paling lambat pada kuartal III/2023.
Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W. Budiawan mengatakan dari sisi regulasi maupun pengawasan tidak masalah. "Kemungkinan pada triwulan III paling cepat atau paling lambat dicabut [moratorium Fintech]."
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rapim Semester I, Menteri Nusron Minta Jajaran Evaluasi Tunggakan dan Layanan Elektronik
Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
Advertisement
Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
Advertisement
Advertisement
Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Honda Srawung Spot di Mandala Krida Expo
Berita Pilihan
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
Advertisement
DIY Bakal Bentuk Sekber Penyelenggara Haji-Umroh, Upayakan Direct Flight dari Jogja ke Makkah
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Cari Smart TV untuk Streaming Netflix dan YouTube? Intip Rekomendasinya dari Polytron!
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Tinjau Kantah Virtual Kota Tangerang: Benar-benar Digital Twin
- Rute Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dibuka, GIPI Dorong Pemda DIY Ciptakan Pasar
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
Advertisement
Advertisement
