OJk DIY Terima 84 Aduan Investasi dan Pinjol Ilegal selama 6 Bulan

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menerima ratusan aduan peride Januari-Juni 2023, baik melalui surat, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), atau datang langsung ke kantor OJK (walk in). Salah satu aduan soal pinjaman online atau pinjol ilegal.
Kepala OJK DIY, Parjiman mengatakan dari Januari sampai Juni 2023 ada 475 pengaduan konsumen secara walk in. Terdiri dari 145 pengaduan sektor perbankan, 133 pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), 2 pengaduan merupakan pengaduan sektor pasar modal dan sisanya merupakan pengaduan non Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
Advertisement
"Adapun dari total pengaduan konsumen secara walk in termasuk di dalamnya terdapat 84 pengaduan konsumen terkait investasi ilegal dan pinjaman online ilegal," ucapnya, Kamis (20/7/2023).
Pengaduan konsumen melalui surat dan APPK hingga Juni 2023 sebanyak 148 aduan. Dari aduan melalui surat dan APPK sebanyak 117 merupakan pengaduan sektor perbankan, 23 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan pengaduan di LJK lainnya, serta non LJK.
"Sampai 16 April 2022, tercatat sebanyak 557 pengaduan yang dilayani melalui call center OJK DIY. Dari Januari hingga Juni 2023, OJK DIY telah melayani permintaan informasi debitur SLIK sebanyak 2.213 permintaan," jelasnya.
Lebih lanjut Parjiman mengatakan dalam rangka mendukung program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terkait Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan, OJK DIY menyelenggarakan kegiatan pemetaan kepemilikan produk/layanan keuangan di Desa Wisata Widosari, Kalurahan Ngargosari, Samigaluh, Kulonprogo.
"OJK DIY dan TPAKD DIY telah menetapkan Desa Wisata Widosari sebagai pilot project Desa Implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa Implementasi EKI)," paparnya.
Sepanjang 2023, OJK DIY telah melaksanakan 40 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3.895 orang peserta di wilayah DIY maupun wilayah lainnya di Indonesia. "OJK DIY juga terus mendukung program literasi dan inklusi keuangan secara masif dalam rangka pencapaian target literasi dan inklusi keuangan nasional, baik melalui secara offline dan online lewat Learning Management System (LMS) serta media sosial," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BP Tapera Salurkan Pembiayaan Rumah FLPP Rp17,24 Triliun untuk 33 Provinsi
- Bank Mandiri Siap Penuhi Ketentuan Pemblokiran Rekening Judi Online
- Update Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg
- Pertumbuhan Ekonomi RI Menguat, Tekstil Negara Maju Serbu Pasar Domestik
- Kembangkan Wisata Halal, Jumlah Hotel Syariah di Indonesia Naik 500%
Advertisement

2 Panel Surya Dipasang di Sentolo dan Panjatan, Kurangi Biaya Operasional Pertanian Bawang Merah
Advertisement

Unik, Taman Sains Ini Punya Gedung Seperti Pesawat Ruang Angkasa
Advertisement
Berita Populer
- Jaga Stabilitas Sistem Perbankan, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan
- LPS Bakal Tindak Pelaku Fraud Sampai Hidupnya Susah
- Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun, Ada Apa?
- Isi Bensin Semakin Mudah, Bisa Patungan dengan MyPertamina
- Begini Keuntungan dan Risiko Menabung di BPR
- Transaksi Kripto Terus Merosot 3 Tahun Terakhir, Ini Penyebabnya
- BPD DIY Terima Penghargaan BPD Terbaik Kategori Sedang dalam Ajang BUMD Award 2023
Advertisement
Advertisement