REI DIY Tegaskan Anggotanya Taat Aturan Dampak Lingkungan Seperti Diminta Presiden Jokowi

Harianjogja.com, JOGJA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada perusahaan pengembang rumah dan properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan saat membangun rumah. Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur mengatakan terkait masalah lingkungan, anggota REI DIY selalu taat pada aturan.

Isu lingkungan menurutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Anggota REI akan berpikir ulang, menunda, atau bahkan menggagalkan jika lokasi yang akan dibangun merupakan daerah rawan bencana.

"Kalau kami selalu taat aturan ya. Saat teman-teman mengajukan izin itu kami taat aturan. Aturan tentang perumahan kan banyak sekali salah satunya lingkungan," katanya, Jumat (11/8/2023).

Dia menjelaskan, saat terbentur masalah lingkungan, anggota REI biasanya akan melakukan penyesuaian atau pembatalan. Misalnya saat akan membangun rumah di dekat sungai, anggotanya punya rencana sempadan sungai hanya lima meter. Sebab lokasinya di dalam kota.

Akan tetapi aturan berkata lain, dia harus mundur 50 meter. Akhirnya dilakukan penyesuaian agar pembangunan bisa tetap berjalan sebab tanah sudah dibeli. Namun dampaknya harga jual rumahnya menjadi mahal, sebab tidak semua tanah yang dibebaskan bisa dibangun.

"Misalnya dia di pinggir sungai contohnya gitu ya. Kan banyak daerah-daerah rawan yang dipetakan pemerintah daerah. Kalau gak membatalkan biasanya menyesuaikan," jelasnya.

BACA JUGA: Kecelakaan, Grand Livina Terguling di Lembah UGM Menimpa Sepeda Motor

Tak cuma soal lingkungan, Presiden juga meminta agar REI bisa mengatasi kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat atau backlog.

Mengenai masalah backlog yang juga menjadi perhatian Presiden, khususnya di DIY menurutnya harga tanah menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Terus meningkatnya harga tanah menjadikan suplai dan permintaan belum bisa seimbang.

"[Terkait backlog] kami melihatnya kalau bicara tentang keberpihakan, tentu menjadi sebuah tantangan untuk kami memperbesar pasokan. Kelemahan atas pemenuhan di Jogja yang utama adalah dari sisi harga tanah," katanya.

Secara hukum ekonomi, supply yang tidak terlalu banyak dibenturkan dengan tingginya permintaan menjadikan harga menjadi mahal. Masalah ini menjadi lingkaran setan yang belum rampung. Dia menyebut saat ini backlog di DIY sekitar 12.000, sementara pasokan REI hanya 1.000-2.000 per tahun.

"Sesuai dengan hukum ekonomi ketika supply lebih sedikit daripada permintaan harga naik ini masalahnya. Ini kayak masalah lingkaran setan. Backlognya di Jogja kalau enggak salah 12.000-an. Kalau permintaan baru itu saya enggak tahu, kalau nasional 700.000-800.000."

Sebelumnya, dalam Munas REI XVII di Jakarta, Rabu (9/8/2023) Presiden Joko Widodo meminta REI untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sekitar saat membangun perumahan. Jangan sampai membuat sumber air kering dan menimbulkan banjir.

"Perhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ini penting. Jangan sampai membangun kawasan perumahan, banyak kampung di dekatnya air sumurnya kering, kampungnya jadi banjir. Sampahnya juga tolong disiapkan di kawasan-kawasan perumahan," kata Presiden.

Jokowi meminta agar REI terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyiapkan hunian sehat dan layak melalui program sejuta rumah. Selain itu, industri properti dan real estate diminta untuk menyiapkan langkah strategis dalam menyikapi peluang, serta tantangan yang ada.

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan REI adalah mengatasi kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat atau backlog yang mencapai 12,1 juta. "Kebutuhan kita masih sangat besar, backlog kepemilikan perumahan kita masih 12,1 juta. Ini adalah sebuah opportunity, sebuah peluang, sebuah peluang yang bisa dikerjakan seluruh anggota REI," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, peluang untuk menyediakan rumah bagi rakyat sangat besar karena pertumbuhan kepala keluarga (KK) baru mencapai 700.000-800.000 KK per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News