Advertisement
Pakar Energi: Pendataan Pembeli LPG 3 Kg dengan KTP/KK Tak Efektif
LPG 3 Kg di pangkalan. - Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur pembelian LPG 3 Kg (LPG bersubsidi) dengan pencocokan data. Per 1 Januari 2024 mendatang, hanya pengguna yang telah terdata saja yang boleh membeli LPG 3 Kg. Pendataan yang saat ini mulai dilakukan berbasis pada KTP/KK.
Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan jika hanya untuk pendataan, penggunaan KTP/KK tidak efektif. Dan ini baru berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang, sementara subsidi LPG 3 Kg sudah membengkak.
BACA JUGA :Beli LPG 3 Kg Pakai KTP dan Ada Batasan per Bulan, Ini Detailnya
Advertisement
Mekanisme yang digunakan, kata Fahmy, bisa saja masyarakat yang berhak berdasarkan data dari Kementerian Sosial diberikan kartu. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli LPG 3 Kg dengan harga subsidi.
"Kalau pakai KTP/KK tapi tetap terbuka subsidinya [tidak menekan penyelewengan]. Kalau dengan kartu dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Kemensos maka hanya yang berhak beli," paparnya.
Sementara bagi masyarakat yang tidak terdaftar masih bisa beli LPG 3 Kg namun dengan harga keekonomian. Menurutnya ini lebih efektif daripada di data menggunakan KTP/KK dan berlakunya masih tahun depan.
BACA JUGA : Pembeli di Pangkalan LPG 3 KG Ada yang PNS, Data Tidak Bisa Diinput
"Ini pembengkakan subsidi sudah semakin besar. Saya kira [subsidi tertutup]. Kalau terbuka jadinya seperti sekarang, subsidi membengkak karena salah sasaran. Mestinya konsumen beli yang 12 Kg, karena terbuka maka bebas beli yang 3 Kg," sesalnya.
Subsidi terbuka membuat permintaan pada LPG 3 Kg tinggi, tak jarang kondisi ini berdampak pada terjadinya kelangkaan. Sebab kuotanya tetap, tapi permintaan naik. Selain itu juga menyebabkan harga naik sehingga menjadi beban masyarakat miskin.
"Melalui pembatasan dengan kartu, efektif, akan menurun [konsumsi LPG 3 Kg]. Justru yang naik LPG 5 Kg dan 12 Kg. Gak perlu didata lagi ini gak efektif dan buang-buang waktu saja."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rapim Semester I, Menteri Nusron Minta Jajaran Evaluasi Tunggakan dan Layanan Elektronik
Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
Advertisement
Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
Advertisement
Advertisement
Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Honda Srawung Spot di Mandala Krida Expo
Berita Pilihan
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Bertemu Donald Trump untuk Negosiasi Tarif Impor
- Ini Profil Riza Chalid Saudagar Minyak yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
- Aturan Rumah Bersubsidi Ukuran Mini Batal Direalisasikan, Ini Daftar dan Ukuran yang Berlaku
Advertisement
DIY Bakal Bentuk Sekber Penyelenggara Haji-Umroh, Upayakan Direct Flight dari Jogja ke Makkah
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- DIY Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,9 Persen untuk 2026
- Kementerian PKP Tegaskan Regulasi Rumah Bersubsidi Kembali ke Versi 2023
- Cari Smart TV untuk Streaming Netflix dan YouTube? Intip Rekomendasinya dari Polytron!
- Begini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 Menurut Apindo DIY
- Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Tinjau Kantah Virtual Kota Tangerang: Benar-benar Digital Twin
- Rute Penerbangan Yogyakarta-Karimunjawa Dibuka, GIPI Dorong Pemda DIY Ciptakan Pasar
- Hingga Juli 2025 Sebanyak 2.495 Pekerja di DIY Terkena PHK
Advertisement
Advertisement
