Advertisement
Pembeli di Pangkalan LPG 3 KG Ada yang PNS, Data Tidak Bisa Diinput
Tumpukan tabung LPG di salah satu pangkalan Sorosutan, Umbulharjo, Jumat (25/8/2023). Harian Jogja - Anisatul Umah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur pembelian elpiji subsidi 3 kilogram (LPG 3 Kg) dengan pencocokan data. Pangkalan LPG di Kota Jogja menyebut input data sudah dilakukan sejak Juli 2023. Beberapa pembeli ditemukan berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pada KTP.
Pemilik salah satu Pangkalan LPG 3 Kg di Sorosutan, Umbulharjo, Anindya mengatakan untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalannya sudah harus terdata. Data yang dibutuhkan untuk bisa beli LPG 3 Kg di pangkalan adalah KTP, KK, dan foto wajah.
Advertisement
Bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diperlukan juga foto tempat usahanya. Pendataan pembeli di pangkalannya sudah berlangsung sejak Juli 2023 lalu. Dia menceritakan beberapa pembeli yang KTP nya terdeteksi sebagai PNS tidak bisa diinput.
BACA JUGA: Beli LPG 3 Kg Pakai KTP, Pedagang Warung Bilang Ribet
"Lebih ribet sekarang, harus isi data. Tapi lebih ribetnya di awal dan ketika ada pembeli baru. Alhamdulillah masyarakat gak keberatan, karena mau enggak mau," ungkapnya.
Semua yang beli LPG 3 Kg ke pangkalannya sudah harus terdata, baik masyarakat biasa, anak kos, dan warung pengecer. Kewajiban pendataan saat ini masih di pangkalan saja. Di warung masih bisa beli tanpa menggunakan KTP. "Pendataan ke warung, ke masyarakat juga. Harus pakai kalau ke pangkalan. Kos-kosan saya minta KTP juga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Rupiah Hari Ini Menguat Jadi Rp16.412 per Dolar AS
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Emas Antam turun Jadi Rp1.941.000 per gram
Pertamina Bersama Metrologi dan Polda DIY Cek Takaran SPBU di Sleman
Pendapatan Turun, Ini Cara Pemda DIY untuk Membantu UKM
Advertisement
CEO Danantara Bertemu Presiden Boeing, Bahas Kerja Sama untuk Garuda
Sinergi BPD DIY Syariah dan UMY Perkuat Pemberdayaan UMKM Muhammadiyah
Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2026 Antara 2,48-2,53 Persen
Hingga April 2025 OJK DIY Terima 1.697 Aduan Lewat Surat, APPK dan Walk In
Isu Penggantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Kemenkeu Segera Merilis Pengumuman
Advertisement
Hore, APBN Indonesia Tidak Lagi Defisit, Kini Surplus Rp4,3 Triliun
Gagal Berangkatkan 1.500 Pekerja Migran, Perusahaan Ini Disegel Kementerian P2MI
KAI Daop 6 Yogyakarta Catat Angkutan Barang Tumbuh 23 Persen hingga April 2025
Kunjungan Wisman ke DIY Merangkak Naik, Puncaknya Diprediksi Juli-September
Advertisement
Berita Pilihan
- Hore, APBN Indonesia Tidak Lagi Defisit, Kini Surplus Rp4,3 Triliun
- 1.000 Driver Ojol di Jogja Akan Gelar Demo Besok, Selasa 20 Mei, Ini Titik Lokasinya
- Hingga Maret 2025 Tercatat 364 Pekerja Kena PHK di DIY, Paling Banyak di Sleman
- Kaum Pekerja Kini Bisa Mengadu ke Wakil Menteri Tenaga Kerja lewat Kanal Buruh Tanya Wamen
- Gandeng Perusahaan Asal Brasil, Kementan Bakal Buka Peternakan Sapi 10 Ribu Hektare
Advertisement
Belasan Mobil Pemadam Kebakaran Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Garmen di Ngaglik
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- KAI Daop 6 Salurkan Bantuan Sosial-Lingkungan Sebesar Rp319,9 Juta hingga Mei 2025 sebagai Komitmen Berkelanjutan
- Kunjungan Wisman ke DIY Merangkak Naik, Puncaknya Diprediksi Juli-September
- KAI Daop 6 Yogyakarta Catat Angkutan Barang Tumbuh 23 Persen hingga April 2025
- Gagal Berangkatkan 1.500 Pekerja Migran, Perusahaan Ini Disegel Kementerian P2MI
- Hore, APBN Indonesia Tidak Lagi Defisit, Kini Surplus Rp4,3 Triliun
- Isu Penggantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Kemenkeu Segera Merilis Pengumuman
- Hingga April 2025 OJK DIY Terima 1.697 Aduan Lewat Surat, APPK dan Walk In
Advertisement
Advertisement
