Pemda DIY Memastikan Seluruh Warga Terlindungi JKN

JOGJA—Pemda DIY berkomitmen untuk memastikan seluruh warga telah terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terhitung sejak 1 September 2023, cakupan kepesertaan JKN di DIY mencapai 99,62% atau 3.679.658 dari 3.693.834 jumlah penduduk.

“Masih ada 0,38% penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi kami. Pemda DIY berkomitmen untuk memastikan seluruh warga telah terdaftar dalam Program JKN. Harapan kami semua warga sehat, namun jika sakit sudah ada payung perlindungan JKN,” kata Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Beny Suharsono saat memimpin Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama DIY, Selasa (26/9/2023).

Selain itu, Beny juga menitikberatkan pada warga yang sudah terdaftar namun kepesertaannya non aktif. Menurutnya, data-data ini harus segera didorong agar aktif sehingga warga dapat merasakan manfaat Program JKN. Pemda DIY siap berbagi peran dan tugas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyelesaikan berbagai dinamika dalam jaminan kesehatan dan menyelaraskan pelaksanaan Program JKN di wilayah DIY.

“Hal-hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan akan kami kawal terus. Nanti kita cek mana yang sudah berjalan dan mana yang belum. Untuk yang belum segera akan kami berikan upaya optimal. Pada dasarnya kami mendukung keberlangsungan Program JKN. Berbagai dukungan dari Pemda DIY akan kami tindak lanjuti dengan rekan-rekan OPD,” kata Benny.

BACA JUGA: Polisi Sebut Peredaran Narkotika di Temanggung Merambah Pelosok Desa

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Dwi Martiningsih mengatakan komitmen Pemda DIY terhadap Program JKN terbilang luar biasa. Dari besaran cakupan kepesertaan dapat menggambarkan jika perlindungan jaminan kesehatan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah. Semua kota dan kabupaten di wilayah DIY telah mencapai kepesertaan JKN diatas angka 95%.

“Selain cakupan, dalam hal iuran komitmen Pemda DIY sangat terasa. Kontribusi iuran pemerintah daerah dalam Program JKN tepat waktu dan sangat tertib. Ini juga gambaran, bagaimana Pemda DIY berusaha menjamin perlindungan kesehatan penduduknya,” kata Dwi dalam paparannya.

BPJS Kesehatan juga berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi semua peserta melalui beragam inovasi dan terobosan baru. Kini ada Janji Layanan JKN yang merupakan komitmen fasilitas kesehatan terhadap pelayanan pada peserta JKN. Diantaranya, tidak meminta berkas fotokopi, menerima Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan KIS Digital sebagai identitas peserta. Tidak ada iur biaya tambahan dan tidak ada pembatasan hari rawat inap.

“Itu dari segi layanan di fasilitas kesehatan. Dari segi digitalisasi kami juga terus melakukan perubahan ke arah positif. Ada Aplikasi Mobile JKN yang lengkap dengan beragam menu administrasi data maupun layanan kesehatan. BPJS Kesehatan juga berperan dalam upaya promotif dan preventif melalui skrining riwayat kesehatan yang juga ada di aplikasi tersebut,” kata Dwi.

Skrining ini diperlukan, lanjut Dwi, mengingat jumlah kasus katastropik cenderung mengalami kenaikan jumlah dari tahun ke tahun. Penyakit jantung menjadi penyakit katastropik dengan pembiayaan terbesar jika melihat data dari Januari 2022 hingga Juli 2023. Dengan skrining, peserta dapat menepis potensi penyakit kronis sedini mungkin. Peserta diharapkan mengisi data skrining dengan jujur agar mendapatkan hasil yang optimal.

“Jika hasil skrining menunjukkan potensi pada penyakit katastropik, maka peserta dapat datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk berkonsultasi. Kami berharap, dengan cakupan kepesertaan yang luas, komitmen pemerintah daerah yang kuat bisa dibarengi dengan upaya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Kami berharap kehadiran Program JKN dapat mendukung kesehatan warga DIY,” ujar Dwi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News