LPS Minta Bank Perbanyak Kredit Proyek Hijau, Jangan Hanya Berorientasi Cuan

Harianjogja.com, JAKARTA—Perbankan Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi mencari untung tetapi juga menyalurkan kredit untuk proyek hijau di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Westin Hotel, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Menurutnya, karena masih berorientasi mengejar keuntungan banyak bank yang belum mengucurkan pembiayaan bagi proyek hijau, seperti bangunan hijau, lahan hijau, jalan tol hijau, dan proyek lainnya.

"Seperti yang saya bilang, kita masih suka untung saja, belum berpikir jangka panjang," katanya.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini melihat bahwa pembiayaan hijau di Indonesia oleh perbankan saat ini masih berada di kisaran ratusan triliun rupiah. Padahal, total penyaluran kredit perbankan mencapai ribuan triliun.

Atas dasar itu, dirinya melihat perlu adanya peran aktif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit bagi proyek hijau.

"Mungkin sudah dimulai, tetapi belum signifikan sekali itu kredit yang berhubungan dengan hijau. OJK harus berperan lebih agresif lagi, kalau LPS hanya doakan saja karena kita di belakang," ujarnya.

Tak hanya perbankan, Purbaya, yang juga sempat menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden RI, juga melihat perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini masih profit oriented. Meski wajar, tetapi  menyarankan agar pengusaha mulai memikirkan ide investasi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Purbaya mengakui bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mendorong perbankan masuk ke pembiayaan hijau. Pasalnya, saat ini LPS hanya melakukan investasi pada proyek yang berorientasi hijau, misalnya pembelian green bond yang diterbitkan pemerintah.Salah satu investasi hijau yang dilakukan oleh LPS ialah penanaman mangrove di atas lahan seluas 100 hektare. Namun, sampai saat ini masih terkendala pada pemilihan lahan.

"Di kami uangnya siap, tetapi pemerintahnya belum terlalu siap. Jadi siapa yang ngerjain, ngerjain apa, akhirnya dilempar ke sana sini," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com