Kemenkeu & Bappenas Bahas KEM-PPKF untuk Acuan Kebijakan Fiskal untuk Masa Transisi Pemerintahan

Harianjogja.com, JAKARTA–Kementerian Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tengah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Hasil pembahasan ini akan menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan telah bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Jumat (22/2/2024) untuk membahas KEM PPKF tersebut. “Pertemuan ini sesuai yang dimandatkan oleh peraturan perundangan yang mengatur proses penyusunan RAPBN,” katanya melalui unggahannya di akun Instagram @smindrawati, dikutip Minggu (25/2/2024).

Sri Mulyani menyampaikan fokus penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan KEM PPKF akan disesuaikan dengan transisi ke pemerintah baru. “Namun [RKP dan KEM PPKF] tetap bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas dengan pendapatan per kapita menuju high income country dengan menjaga efektivitas dan keberlanjutan fiskal [APBN],” jelasnya.

Baca Juga

Rupiah Berpotensi Menguat di Tengah Sentimen Positif Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Meleset dari Target, Ini Penyebabnya

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di Dunia

Berdasarkan dokumen KEM-PPKF 2024 (pemutakhiran), pemerintah telah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025. Pertumbuhan ekonomi untuk 2025 diperkirakan berkisar antara 5,5% hingga 6%, dengan tingkat inflasi yang diproyeksikan terjaga pada rentang 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 per dolar AS, serta suku bunga SUN 10 tahun pada tingkat 6,3%-7,5%.

Selanjutnya, harga minyak mentah/ICP diperkirakan sebesar US$70-US$90 per barel, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 606.000-684.000 barel per hari, dan lifting gas bumi berkisar antara 1,06 juta-1,31 juta barel per hari. Untuk postur fiskal, pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 12,08%-12,77% dari PDB, sementara belanja negara pada kisaran 14,21%-15,22% dari PDB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com