Kemenkeu & Bappenas Bahas KEM-PPKF untuk Acuan Kebijakan Fiskal untuk Masa Transisi Pemerintahan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Kementerian Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tengah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Hasil pembahasan ini akan menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan telah bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Jumat (22/2/2024) untuk membahas KEM PPKF tersebut. “Pertemuan ini sesuai yang dimandatkan oleh peraturan perundangan yang mengatur proses penyusunan RAPBN,” katanya melalui unggahannya di akun Instagram @smindrawati, dikutip Minggu (25/2/2024).
Advertisement
Sri Mulyani menyampaikan fokus penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan KEM PPKF akan disesuaikan dengan transisi ke pemerintah baru. “Namun [RKP dan KEM PPKF] tetap bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas dengan pendapatan per kapita menuju high income country dengan menjaga efektivitas dan keberlanjutan fiskal [APBN],” jelasnya.
Baca Juga
Rupiah Berpotensi Menguat di Tengah Sentimen Positif Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Meleset dari Target, Ini Penyebabnya
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di Dunia
Berdasarkan dokumen KEM-PPKF 2024 (pemutakhiran), pemerintah telah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025. Pertumbuhan ekonomi untuk 2025 diperkirakan berkisar antara 5,5% hingga 6%, dengan tingkat inflasi yang diproyeksikan terjaga pada rentang 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 per dolar AS, serta suku bunga SUN 10 tahun pada tingkat 6,3%-7,5%.
Selanjutnya, harga minyak mentah/ICP diperkirakan sebesar US$70-US$90 per barel, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 606.000-684.000 barel per hari, dan lifting gas bumi berkisar antara 1,06 juta-1,31 juta barel per hari. Untuk postur fiskal, pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 12,08%-12,77% dari PDB, sementara belanja negara pada kisaran 14,21%-15,22% dari PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- OJK Awasi Ketat Entitas Pinjol KoinP2P
- Perbanyak Transaksi di GoFood, Menangkan Pengalaman Eksklusif Konser MALIQ & DEssentials
- Ekonom Dukung Keputusan BI Tahan Suku Bunga 6%
- PPN Jadi 12% Tahun Depan, Harga Barang Elektronik Juga Bakal Ikut Naik
- Menyambut Masa Depan Cerah Emas dan Pangan pada 2025
- Ketimbang Kenaikan PPN, Ekonom Sarankan Pemerintah Bidik Kalangan Super Rich
- Mengenal Galeri 24, Anak Perusahaan Pegadaian untuk Investasi Emas
Advertisement
Advertisement