Advertisement
Kenaikan PPN 12% Dikaji Pemerintah, Dirjen Pajak: Kami Menunggu
Ilustrasi wajib pajak / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah terus mengkaji kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% pada 2025.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan kebijakan tersebut telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah juga memantau perkembangan terkini.
Advertisement
“Kajian akan terus kami jalankan, dan transisi pemerintah juga akan terjadi, jadi kami juga menunggu,” ujar Suryo saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Pernyataannya tersebut merespons pertanyaan Komisi XI DPR RI yang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan kenaikan PPN 12%.
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai kenaikan PPN 12% akan berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat, terlebih di kalangan kelas menengah yang pendapatannya di kisaran Rp4 juta-Rp5 juta per bulan.
Menurutnya, berbeda dengan kelompok bawah atau masyarakat miskin yang menjadi target sasaran kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah, kelompok menengah tidak memiliki ketahanan yang cukup untuk mengakomodasi kenaikan inflasi.
BACA JUGA: Hasilkan 12 Ton Sampah Pasar per Hari, Begini Upaya Pemkot Jogja
Sementara itu, kelompok menengah memiliki peran signifikan dalam menopang perekonomian. Bila kelompok ini tidak mendapatkan perhatian, ada kemungkinan masyarakat kelas menengah turun kelas ke kelompok miskin. “Kami ingin agar kenaikan PPN 12 persen dikaji kembali,” ujar Andreas.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan tarif PPN 12% pada 2024 akan dibahas lebih lanjut dan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya.
Dia juga menjelaskan dalam Pasal 7 Ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan yang paling tinggi 15%. Namun, kata Airlangga, penyesuaian peraturan itu tergantung dari kebijakan pemerintah selanjutnya. Airlangga menyebut kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025 bulan depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 8 November 2025
Daftar Harga Bahan Pangan Hari Ini Sabtu 8 November 2025
Ekonomi DIY Tumbuh 5,40 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
Harga Emas Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini, 8 November
Advertisement
Bocoran Terkait Rencana Merger Grab dan GoTo
ESDM Klaim Vivo Hampir Sepakat Beli BBM Pertamina
Sebanyak 78.740 Orang Menganggur di DIY Per Agustus 2025
Pemerintah Siapkan Rebranding Pasar Pakaian Bekas Jadi Pusat Lokal
Bulog Siapkan 100 Gudang Beras Baru dengan Anggaran Rp5 Triliun
Advertisement
Ini Jadwal Lengkap Maganghub Kemnaker Batch 2 Tahun Ini
Cadangan Devisa RI Naik Jadi 149,9 Miliar Dolar AS
Kasus Penipuan Digital di DIY Melonjak, OJK: Kerugian Rp129 Miliar
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Dorong UMKM Kebumen Berdaya Finansial
Trump Klaim Tarif AS Cegah Depresi Ekonomi Global
Advertisement
Ekonomi Global Diprediksi Pulih 2026, Investasi Emas Bakal Turun
Berita Pilihan
Advertisement
Tren Bergeser, Perajin Gerabah Kasongan Beralih Memproduksi Interior
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
- Sebanyak 78.740 Orang Menganggur di DIY Per Agustus 2025
- ESDM Klaim Vivo Hampir Sepakat Beli BBM Pertamina
- Bocoran Terkait Rencana Merger Grab dan GoTo
- Harga Emas Logam Mulia Antam, UBS dan Galeri24 Hari Ini, 8 November
- Ekonomi DIY Tumbuh 5,40 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
- Daftar Harga Bahan Pangan Hari Ini Sabtu 8 November 2025
- Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 8 November 2025
Advertisement
Advertisement
