Mulai Ada Panen, Bulog DIY Serap Beras Dalam Negeri
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Perum Bulog Kanwil Yogyakarta telah melakukan penyerapan beras dalam negeri dengan mekanisme komersial, seiring dimulainya masa panen. Beras yang diserap sebanyak 600 ton dengan harga bervariasi di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
"Jumlahnya masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar komersial, sejumlah 600 ton," ucap Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, Ninik setyowati, Kamis (28/3/2024).
Saat ini panen sudah dimulai di beberapa titik, Bulog berharap saat panen semakin merata dapat melakukan penyerapan beras petani. Beras ini akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk disimpan di gudang.
BACA JUGA: Kejar Panen 3 Kali Setahun, Petani di Prambanan Mulai Tanam Musim Kedua
HPP untuk CBP telah diatur melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No 6 Tahun 2023. Rinciannya yakni Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Bulog Rp9.950 per kg.
Menurutnya stok beras yang dimiliki Bulog Kanwil Yogyakarta saat ini 10.000 ton. Dalam waktu dekat akan ada tambahan movement nasional (Movenas) dari Jawa Tengah sebanyak 5.000 ton untuk memperkuat stok yang ada.
"Berikutnya secara berkala penambahan stok masih terus berlangsung. Selain itu Bulog juga telah siap melaksanakan penyerapan dalam negeri 2024 dari panen yang mulai ada di beberapa titik," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan Bulog melakukan beberapa upaya untuk memastikan keterjangkauan harga beras. Di antaranya Bulog melaksanakan penyaluran bantuan pangan untuk keluarga berpendapatan rendah. Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) 10 kg sesuai data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko Perekonomian.
"Dan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) melalui pasar tradisional, ritel modern, jaringan RPK/TPK yang berada di Wilayah Kerja Kanwil Yogyakarta," ucapnya.
Kemudian Bulog bersinergi dengan stakeholder seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi/kabupaten, Satgas Pangan Pemerintah kabupaten/kota, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, untuk melakukan pengawasan langsung ke pasar tradisional maupun ritel modern, guna memastikan harga beras sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Advertisement
BACA JUGA: Panen DIY April-Mei Diperkirakan Hasilkan Beras 192 Ribu Ton
"Selain monitoring harga, Bulog bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan juga dinas terkait melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah di kapanewon maupun di halaman kantor-kantor sebagaimana permintaan instansi/dinas," lanjutnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Ibrahim menyampaikan untuk mengatasi tingginya harga beras saat ini, BI DIY bersama dengan TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan gerakan operasi pangan murah Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dan Gerakan Pangan Murah (GPN).
"Perkiraan kami ini juga sudah mulai panen. Harapan kami harga beras akan stabil," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- OJK: KUR Tidak Termasuk Utang Macet yang Bisa Dihapus
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Capai 4,7 hingga 4,9 Persen di 2025
- Harga Bitcoin Pecah Rekor, Investor Diminta Berhati-hati Titipkan Dana Investasinya
- Sah! Maya Watono Jabat Direktur Utama Holding BUMN InJourney, Berikut Profilnya
- Prabowo Raih Komitmen Investasi 8,5 Miliar Dolar AS dari Lawatannya ke Inggris
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Bea Cukai DIY Sebut Hampir Semua Stakeholder Sepakti Penerapan Cukai Minuman Berpemanis
Advertisement
Advertisement