Advertisement
Larangan Study Tour Mulai Bikin Wisata di DIY Lesu
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut larangan study tour mulai berdampak ke kunjungan wisatawan di DIY. Ketua GIPI DIY, Bobby Ardianto mengatakan sejauh ini dampaknya belum signifikan, namun jika masalah ini dibiarkan dan tidak segera dimitigasi akan menjadi kerugian besar industri pariwisata DIY.
Dia menyampaikan kecelakaan bus yang mengangkut pelajar di Subang, Jawa Barat mestinya bisa jadi pembelajaran dan momentum untuk memperbaiki tata niaga dan ekosistem transportasi. Baik transportasi untuk wisata, maupun umum.
Advertisement
"Berdampak pasti meskipun belum signifikan," tuturnya, Senin (3/6/2024).
BACA JUGA: Dishub Gunungkidul Rancang Aturan Penggunaan Kendaraan Untuk Study Tour
Bobby menyebut, tata niaga yang sehat akan membuat industri mampu melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni memposisikan keselamatan menjadi prioritas utama. Masyarakat bisa teredukasi jika regulasi dan penegakan hukum dijalankan.
Lebih lanjut dia mengatakan lingkaran ekosistem transportasi di Indonesia ini yang perlu diperbaiki secara menyeluruh. Tidak bisa dilakukan secara parsial untuk progres yang implementatif. Ia mengajak untuk bersama-sama mewujudkan transportasi wisata yang sehat dan bertanggung jawab.
"Lumayan besar, kurang lebih kisaran 40% [share] wisata berbasis study tour di DIY," jelasnya.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyampaikan reservasi hotel di Juni 2024 baru mencapai 40%-50% dari target 85%. Ia menyebut target 85% sudah diturunkan dari target awal 90% melihat kondisi objektif dampak larangan study tour.
Menurutnya, banyak travel agent atau sekolah yang membatalkan perjalan ke DIY. Musim liburan tahun lalu di bulan Juni okupansinya bisa mencapai 90%.
"Larangan study tour di beberapa daerah itu menghambat," sesalnya.
Deddy mengatakan jika pemerintah pusat seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak meminta daerah mencabut larangan, PHRI DIY pesimis okupansi hotel bisa sama dengan tahun lalu.
BACA JUGA: Bus Rombongan Wisatawan Asal Purwomartani Kalasan Sleman Alami Kecelakaan di Karanganyar
Ia menegaskan, tidak hanya PHRI DIY yang terdampak, namun semua pelaku wisata terkait, termasuk UMKM. Padahal, kata Deddy, pemerintah mengajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Melalui study tour siswa bisa menambah wawasan dalam belajar dan juga bergaul.
"Jadi ini yang salah bukan study tour-nya, yang harus disempurnakan armada, driver, Sumber Daya Manusia (SDM), dan lainnya. Harus ada izin dan sertifikat yang dipenuhi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Mendag Sita 11.000 Ton Siku Baja Tanpa SNI Senilai Rp11 Miliar
- Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Diklaim Mampu Menarik Investasi dari Jepang
- Harga Rokok di Indonesia Disebut Terlalu Murah, Picu Banyaknya Perokok
- Wuih! Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Termahal se-Asia Tenggara
- Momen 5 Tahun Transformasi BUMN, PLN Lakukan Penyalaan Pertama Bantuan Pasang Baru Listrik di DIY
Advertisement
Pemkot Jogja & TNI AU Gelar Pertunjukkan Orkestra Lagu Jawa dan Perjuangan di Balai Kota Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Garuda Indonesia Masuk Jajaran Perusahaan Paling Terpercaya di Dunia Tahun 2024
- Hanya Sepekan, Rp9,73 Triliun Modal Asing Kabur dari RI
- Komunitas Baju Bekas Ingin Ada Pengecualian Terbatas untuk Kebijakan Larangan Impor
- Hari Ini Harga Cabai Rawit Naik Lagi Jadi Rp45.170 per Kilogram
- Lima Tahun Di Bawah Kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, Pengguna Mobil Listrik Alami Kenaikan
- 75 Juta Gen Z Indonesia Bisa Kesulitan Keuangan Gegara Tren YOLO dan FOMO
- WG Event Organizer Gelar Piala Srigala Offline Tournament Efootball Mobile 2025
Advertisement
Advertisement