Advertisement
Subsidi LPG 3 Kg Berbasis Orang di 2027, Pakar: Terlalu Lama!
Ilustrasi. - Solopos/ Sunaryo Haryo Bayu
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menyalurkan subsidi LPG 3 Kg berbasis orang pada 2027 mendatang.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan penerapan skema ini di 2027 terlalu lama. Dia mengatakan jika pemerintah mau, penerapan skema ini sudah bisa dilakukan sejak dulu. Namun menurutnya pemerintah banyak coba-coba, pakai MyPertamina, KTP, hingga KK.
Advertisement
"Sebenarnya sangat mudah menurut saya, gunakan data Bansos gunakan kartu, ini sudah diterapkan juga untuk penjualan beras miskin," ucapnya, Sabtu (22/6/2024).
BACA JUGA: Pertamina Tambah Penyaluran Solar dan LPG 3 Kg Jelang Iduladha 2024
Menurutnya semakin lama skema ini diterapkan semakin banyak anggaran yang terserap untuk subsidi energi LPG 3 Kg. Pemerintah tinggal ikuti saja skema yang sama dan sudah berlaku untuk komoditas lain.
"Gak perlu sampai 2027, tahun depan bisa jika pemerintah serius," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan skema ini masyarakat yang punya kartu atau penanda lain bisa beli LPG 3 Kg dengan harga subsidi. Dan masyarakat yang tidak punya kartu tetap bisa membeli LPG 3 Kg namun dengan harga non subsidi.
Fahmy menyebut data yang digunakan untuk Bansos sudah spesifik by name by address. Tujuannya agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran. Ia berpandangan pembelian LPG 3 Kg menggunakan KTP tidak efektif.
"Jika diterapkan [berbasis orang] akan ada penghematan," lanjutnya.
BACA JUGA: Jelang Iduladha, Pertamina Tambah 6,5 Persen Stok LPG 3 Kg Bersubsidi di Jateng dan DIY
Melansir dari JIBI/Bisnis.com Menteri ESDM, Arifin Tasrif memastikan skema penyaluran subsidi LPG 3 Kg berbasis penerima manfaat nantinya tidak akan seperti penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Menurutnya pemerintah masih melakukan pendataan sebelum menerapkan penyaluran LPG 3 kg berbasis penerima manfaat, yang ditargetkan dimulai pada 2027. "Iya kan lagi proses pendataan. Kematangan data," kata Arifin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pekerja Migran Indonesia Sumbang Devisa Rp227 Triliun per Tahun
Sepatu New Balance: Kombinasi Gaya dan Fungsi Terbaik
Boikot Belanja Barang akibat PPN 12%, Begini Respons DJP DIY
Advertisement
Tercapai 100%, Pendapatan Negara dari Deviden BUMN Tembus Rp85,5 Triliun Tahun Ini
UMP 2025 Belum Juga Ditetapkan, Ini Dia Besaran UMP 2024 di Setiap Provinsi
Penurunan BI Rate Tak Serta Merta Turunkan Bunga Kredit, Ini Penjelasan BI DIY..
OJK DIY: Ada 7 Alasan Pelajar dan Mahasiswa Mudah Terjerat Judi Online
Advertisement
Road to Hakordia, Stan Inspektorat DIY Hadir di Jogja Ekraf Week 2024
Advertisement
Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
Berita Pilihan
- Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 November Naik Signifikan, Rp1.498 Juta per Gram
- Garuda Indonesia Dukung Rencana Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Dampak Aksi Boikot 47 Gerai KFC Tutup, 17 Restoran Pizza Hut Berhenti Beroperasi
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2024 Naik Signifikan, Rp1.476 Juta per Gram.
Advertisement
Spanduk Tolak Politik Uang Ramai di Sleman Jelang Pilkada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kiprahnya Diakui Hingga Internasional, Contact Center PLN Site Semarang Siap Layani Masyarakat Jelang Nataru
- OJK DIY: Ada 7 Alasan Pelajar dan Mahasiswa Mudah Terjerat Judi Online
- Penurunan BI Rate Tak Serta Merta Turunkan Bunga Kredit, Ini Penjelasan BI DIY..
- UMP 2025 Belum Juga Ditetapkan, Ini Dia Besaran UMP 2024 di Setiap Provinsi
- Tercapai 100%, Pendapatan Negara dari Deviden BUMN Tembus Rp85,5 Triliun Tahun Ini
- Boikot Belanja Barang akibat PPN 12%, Begini Respons DJP DIY
- Berencana Tutup 13 Gerai Sepanjang 2024, Begini Perjalanan Matahari Dept. Store di Indonesia
Advertisement
Advertisement
