Advertisement
Subsidi LPG 3 Kg Berbasis Orang di 2027, Pakar: Terlalu Lama!
Ilustrasi. - Solopos/ Sunaryo Haryo Bayu
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menyalurkan subsidi LPG 3 Kg berbasis orang pada 2027 mendatang.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi mengatakan penerapan skema ini di 2027 terlalu lama. Dia mengatakan jika pemerintah mau, penerapan skema ini sudah bisa dilakukan sejak dulu. Namun menurutnya pemerintah banyak coba-coba, pakai MyPertamina, KTP, hingga KK.
Advertisement
"Sebenarnya sangat mudah menurut saya, gunakan data Bansos gunakan kartu, ini sudah diterapkan juga untuk penjualan beras miskin," ucapnya, Sabtu (22/6/2024).
BACA JUGA: Pertamina Tambah Penyaluran Solar dan LPG 3 Kg Jelang Iduladha 2024
Menurutnya semakin lama skema ini diterapkan semakin banyak anggaran yang terserap untuk subsidi energi LPG 3 Kg. Pemerintah tinggal ikuti saja skema yang sama dan sudah berlaku untuk komoditas lain.
"Gak perlu sampai 2027, tahun depan bisa jika pemerintah serius," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan skema ini masyarakat yang punya kartu atau penanda lain bisa beli LPG 3 Kg dengan harga subsidi. Dan masyarakat yang tidak punya kartu tetap bisa membeli LPG 3 Kg namun dengan harga non subsidi.
Fahmy menyebut data yang digunakan untuk Bansos sudah spesifik by name by address. Tujuannya agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran. Ia berpandangan pembelian LPG 3 Kg menggunakan KTP tidak efektif.
"Jika diterapkan [berbasis orang] akan ada penghematan," lanjutnya.
BACA JUGA: Jelang Iduladha, Pertamina Tambah 6,5 Persen Stok LPG 3 Kg Bersubsidi di Jateng dan DIY
Melansir dari JIBI/Bisnis.com Menteri ESDM, Arifin Tasrif memastikan skema penyaluran subsidi LPG 3 Kg berbasis penerima manfaat nantinya tidak akan seperti penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Menurutnya pemerintah masih melakukan pendataan sebelum menerapkan penyaluran LPG 3 kg berbasis penerima manfaat, yang ditargetkan dimulai pada 2027. "Iya kan lagi proses pendataan. Kematangan data," kata Arifin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24 Kompak Turun Tipis
Komisi XI DPR Soroti Dana Kas Daerah Mengendap Rp234 Triliun
Harga Kopi Dunia Melonjak, Kekeringan di Brasil Tekan Pasokan Global
Pertamina Diminta Jadikan SPBU Lebih Nyaman dan Ramah Konsumen
Advertisement
Mendagri dan Menkeu Satu Suara, Dana Daerah Harus Segera Dibelanjakan
Pemerintah Siapkan Regulasi Perkuat Koperasi Masjid
653 Penumpang Dievakuasi Setelah LRT Jabodebek Mengalami Kendala
Meta PHK Ratusan Karyawan Divisi AI
Ekonom UGM Sebut Kebijakan Ketenagakerjaan Tambal Sulam
Advertisement
Ekspor Sektor Ekonomi kreatif Capai Rp215 Triliun di Pertengahan 2025
Konstruksi Diprediksi Masih Jadi Penopang Ekonomi DIY Triwulan III
Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo di Bidang Ekonomi Menurut Indef
Penyaluran Beras SPHP di DIY Mencapai 32,86 Persen per September
Hadir di Forum Tekstil Global, Menperin Harap Indonesia Diuntungkan
Advertisement
Ekonom Wanti-wanti Risiko Gagal Bayar Kopdes
Berita Pilihan
Advertisement
Ganti Dwaja Dimeriahkan Jathilan Hingga Wayang Semalam Suntuk
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Konstruksi Diprediksi Masih Jadi Penopang Ekonomi DIY Triwulan III
- Ekspor Sektor Ekonomi kreatif Capai Rp215 Triliun di Pertengahan 2025
- Ekonom UGM Sebut Kebijakan Ketenagakerjaan Tambal Sulam
- Meta PHK Ratusan Karyawan Divisi AI
- 653 Penumpang Dievakuasi Setelah LRT Jabodebek Mengalami Kendala
- Pemerintah Siapkan Regulasi Perkuat Koperasi Masjid
- Mendagri dan Menkeu Satu Suara, Dana Daerah Harus Segera Dibelanjakan
Advertisement
Advertisement
