Menkeu Pastikan Dana Bencana Sumatera Aman, MBG Tetap Jalan

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran penanganan bencana, termasuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, tersedia dan mencukupi sehingga pemerintah tidak perlu mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menkeu menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun, yang dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan pemulihan pascabencana tanpa mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menkeu di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025), menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut disiapkan khusus untuk penanganan bencana secara nasional.

“Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan,” katanya saat ditanya terkait respons pemerintah atas permintaan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pascabencana di Sumatera.

Dikatakan Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk pemulihan wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pascabanjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun.

Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana awal.

Ia menyatakan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG, karena pembiayaan penanganan bencana telah terakomodasi dalam pos anggaran tersendiri.

“Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu program MBG-nya,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pengalihan sebagian anggaran MBG untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai pendistribusian MBG pada masa libur sekolah berisiko tidak efektif, sehingga dananya dinilai lebih mendesak dialokasikan untuk pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana.

Menanggapi usulan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa perubahan peruntukan anggaran merupakan kewenangan penuh Presiden dan Kementerian Keuangan.

Meski terdapat dorongan pengalihan dana untuk kondisi darurat, BGN saat ini tetap menjalankan skema Program MBG selama masa libur sekolah dengan mengirimkan paket makanan langsung ke rumah siswa, guna memastikan target serapan anggaran tetap terpenuhi sesuai rencana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara