Kemiskinan DIY Turun 3.030 Orang, Gini Ratio Membaik

Harianjogja.com, JOGJA—Angka kemiskinan DIY per September 2025 turun menjadi 10,08% atau 422.790 orang, dan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat perbaikan gini ratio di tengah dinamika harga pangan serta tekanan pengeluaran rumah tangga.

Penurunan 3.030 orang dibandingkan Maret 2025 ini memperlihatkan tren membaik secara tahunan maupun semesteran, meski indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan masih bergerak naik tipis.

Secara persentase, tingkat kemiskinan turun 0,15 poin dari Maret 2025 dan 0,32 poin dari September 2024. Pengukuran dilakukan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dengan membandingkan rata-rata pengeluaran penduduk terhadap Garis Kemiskinan (GK), yang mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan.

Pada September 2025, garis kemiskinan DIY tercatat Rp649.331 per kapita per bulan, meningkat 3,67% dibandingkan Maret 2025. Komponen makanan menyumbang 72,85% terhadap GK, sedangkan nonmakanan 27,15%, sehingga fluktuasi harga pangan sangat memengaruhi tingkat kemiskinan DIY.

Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, memaparkan penyumbang terbesar GK untuk komponen makanan, baik di perkotaan maupun perdesaan, adalah beras dengan kontribusi masing-masing 21,72% dan 24,66%. Di perkotaan, komoditas berikutnya ialah rokok kretek filter 5,80%, daging ayam ras 4,61%, telur ayam ras 4,51%, dan kue basah 3,42%.

Adapun di perdesaan, setelah beras, komoditas penyumbang terbesar ialah telur ayam ras 5,29%, kopi bubuk dan kopi instan (sachet) 5,11%, gula pasir 2,84%, serta tahu 2,81%.

Untuk komponen nonmakanan, di perkotaan pengeluaran terbesar berasal dari perumahan, bensin, pendidikan, listrik, dan perlengkapan mandi. Sementara di perdesaan, perumahan, bensin, angkutan, listrik, serta kesehatan menjadi faktor dominan pembentuk garis kemiskinan DIY.

Endang menjelaskan, rata-rata rumah tangga miskin pada September 2025 memiliki 4,28 anggota. Jika dikalikan GK per kapita, maka kebutuhan minimum rumah tangga miskin mencapai Rp2.779.137 per bulan.

"[kemiskinan] sedikit lagi akan mencapai satu digit, semoga ya, ini September 2025 sudah turun menjadi 10,08% dari 10,23% berkurang 3,03 ribu orang," ujarnya.

Berdasarkan wilayah, kemiskinan di perkotaan tercatat 9,99% dan di perdesaan 10,37%. Angka tersebut turun 0,17 poin di perkotaan dan 0,09 poin di perdesaan dibandingkan Maret 2025.

BPS DIY juga mengukur indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). P1 menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilainya, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari batas kemiskinan.

"Kemudian indeks keparahan kemiskinan atau P2 juga sedikit mengalami kenaikan [0,122 poin] dibandingkan dengan Maret 2025, ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin memang masih meningkat," jelasnya.

Endang menambahkan, P1 naik 0,2 poin dibandingkan Maret 2025, yang menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap GK melebar.

Dari sisi ketimpangan, gini ratio DIY pada September 2025 tercatat 0,414, turun dibandingkan Maret 2025 sebesar 0,426 dan September 2024 sebesar 0,428. Penurunan ini mengindikasikan distribusi pengeluaran masyarakat DIY yang semakin merata.

"Pengukuran ketimpangan dilakukan menggunakan dua indikator utama, yaitu gini ratio yang diturunkan dari kurva lorenz, serta distribusi pengeluaran menurut pendekatan Bank Dunia. Nilai gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin besar."

Di perkotaan, gini ratio sebesar 0,419, turun dari 0,434 pada Maret 2025. Sementara di perdesaan tercatat 0,337, sedikit lebih tinggi dari 0,334 pada Maret 2025, namun lebih rendah dari 0,355 pada September 2024. Secara umum, ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Berdasarkan pendekatan Bank Dunia, proporsi pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah pada September 2025 mencapai 16,80% dari total pengeluaran, sehingga ketimpangan DIY berada pada kategori sedang. Di perkotaan, proporsinya 16,51%, sedangkan di perdesaan 20,28%, yang menunjukkan distribusi pengeluaran relatif lebih merata di wilayah perdesaan. Pada saat bersamaan, porsi pengeluaran kelompok 20% teratas turun menjadi 49,37% dari 50,13% pada Maret 2025.

"Sedikit lagi kita akan ada di ketimpangan rendah sekarang sudah mencapai 16,8%, sedikit lagi kalau mencapai 17% maka akan berada di ketimpangan rendah," jelasnya.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Eling Priswanto, menyebut gini ratio masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan.

Ia menegaskan pembangunan difokuskan pada kantong kemiskinan di wilayah selatan DIY, yakni Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, sejalan dengan visi Gubernur.

"Tentunya nanti kami dari Biro Perekonomian yang akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan. Visi-misi Bapak Gubernur adalah memperkuat di sisi selatan," paparnya.

Eling menambahkan, pemerintah daerah menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan, sebagai respons atas efisiensi anggaran dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi DIY agar berdampak pada penurunan kemiskinan DIY serta perbaikan ketimpangan secara berkelanjutan.

"Kami harus lebih kreatif, lebih dalam hal mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari instansi-instansi lain yang itu bisa mendukung maupun mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News