Advertisement
Ini Bocoran Asuransi yang Bakal Dijamin LPS Mulai 2027
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mulai 2027, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjamin lembaga asuransi yang beroperasi di Indonesia. LPS sudah menetapkan daftar lembaga asuransi tersebut.
Kebijakan tertuang dalam UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), di mana LPS juga diberi mandat baru menjadi penjamin polis industri asuransi. Tugas baru itu akan berlaku mulai 12 Januari 2028.
Advertisement
BACA JUGA: LPS Minta Bank Transparan ke Nasabah Soal Bunga Tinggi
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa siap menyusun peraturan pelaksanaan dalam menjalankan program penjaminan polis (PPP) pada tahun ini. Dia menargetkan peraturan tersebut akan keluar 1 Januari 2025. LPS juga tengah menyiapkan SDM untuk mengemban tugas barunya sebagai penjamin asuransi.
"Nanti setahun sebelum perlaksananya, nanti 2027 kita akan mulai lihat ke perusahaan asuransi, kita akan sample test apakah betul-betul list yang diberikan kami betul-betul bisa memasuki standar yang ditapkan oleh LPS," kata Purbaya saat ditemui usai konferensi pers di Rumarasa Nusantara, Jakarta, Rabu (31/07/2024).
Dia mengatakan mekanismenya, LPS akan menentukan persyaratan asuransi yang bisa dijamin LPS, kemudian daftar asuransi tersebut akan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila tak memenuhi persyaratan, perusahaan asuransi akan dites ulang oleh LPS.
"Tapi kalau kita tes dari sekian puluh kemudian sepuluhnya bagus semua, ya sudah kita akan jalankan program asuransi di tahun 2028 dengan list perusahaan yang dikirim oleh OJK ke LPS," ujarnya.
Terdapat empat tahapan yang dimulai dari 2023. Pada 2023, LPS telah melakukan langkah persiapan berupa perubahan organisasi dan kelembagaan dan pemenuhan tahap awal sumber daya manusia.
Salah satunya, pada September 2023 LPS menunjuk Jarot Marhaendro sebagai Direktur Eksekutif Survelians, Pemeriksaan dan Data Asuransi. Pada 2024, LPS akan menyusun peraturan pelaksanaan, proses bisis, rencana otomasi, dan perubahan pada blueprint teknologi informasi (TI).
LPS akan menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung PPP. Selanjutnya pada 2025, LPS akan melakukan implementasi pengembangan teknologi informasi beserta infrastruktur pendukung. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan blueprint TI yang telah disiapkan sebelumnya.
Terakhir, pada 2026 sampai 2027, LPS melanjukan pengembangan teknologi dan SDM dengan jumlah dan kompetensi yang cukup dalam menjalankan PPP. "Kendala [sejauh ini] gak ada, paling peraturan pelaksana agak lambat. Tapi itu normal, saya ketemu dengan OJK kadang ketemu kadang enggak. Tapi prosesnya normal masih dalam time schedule yang pas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Volkswagen Bakal Tutup Pabrik di Jerman, 15000 Karyawan Terancam PHK
- Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi Bisa Berdampak, Ini Kata Indef
- Harga Emas Antam Akhir Pekan Ini Melonjak, Rp1.465 Juta per Gram
- Peringatan Gempa Megathrust, PHRI DIY: Picu Geliat Wisata Menurun
- Stabilisasi Harga Beras, Disperindag DIY Ajukan Usulan Tambahan Anggaran untuk Operasi Pasar
Advertisement
Tanaman Cabai di Galur Terserang Hama, Dinas Pertanian Kulonprogo Lakukan Ini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Harga Telur, Cabai, dan Bawang Kembali Naik Hari Ini
- Bank Digital Menawarkan Bunga Tinggi, Ternyata Ini Alasannya
- 722 Ribu Tiket Kereta Api Habis Terjual di Masa Libur Panjang Maulid Nabi
- Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi Bisa Berdampak, Ini Kata Indef
- Ini Rencana OJK untuk Memudahkan Pembiayaan UMKM
- Meski Lesu, Penjualan Grand Max Kalahkan Suzuki Carry dan Mitsubishi L300 di Segmen Pick Up
- Anggaran Tahun Depan Turun Drastis, Kementerian Investasi/BKPM Bakal Dievaluasi
Advertisement
Advertisement