Pembatasan Anggaran Perdin Bakal Berdampak pada MICE di Jogja, Ini Strategi yang akan Dilakukan PHRI DIY
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY membenarkan jika pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah berdampak pada reservasi kamar dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Menanggapi situasi ini PHRI DIY tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak reservasi salah satunya menyasar market non pemerintah.
Wakil Sekretaris PHRI DIY, Wahyu Wikan Trispratiwi mengatakan dampak dari kebijakan tersebut mulai terasa, beberapa anggota PHRI DIY khususnya hotel bintang 4 lapor terjadi pembatalan kamar dan ruang meeting pada November dan Desember 2024 yang sudah dibooking pemerintah khususnya kementerian.
Advertisement
BACA JUGA: PHRI: Pariwisata DIY Punya Potensi Berkembang Pesat Karena Infrastruktur Memadai
Menurutnya karena yang melapor baru sebagian, PHRI DIY belum bisa menyampaikan persentase penurunannya. Akan tetapi diperkirakan jumlahnya akan meningkat karena DIY adala kota favorit tempat MICE dari market pemerintah dan korporasi. Bahkan sebagian hotel menjadikan bisnis MICE dari pemerintah sebagai pendapatan utama.
"Rata-rata hotel bintang 4 yang fasilitas meetingnya banyak. Persentase [penurunan] belum bisa disampaikan. Yang jelas ada dampaknya," ucapnya, Rabu (13/11/2024).
Ia menuturkan beberapa upaya dilakukan seperti melalui Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI menggelar pertemuan dengan pemerintah pusat untuk meninjau keputusan tersebut secara bijak. Diperlukan sistem monitoring yang ketat dalam implementasinya, guna memastikan pemangkasan benar-benar dilakukan pada perjalanan dinas yang dapat disubstitusi dengan metode lain.
Saat ini, kata Wikan, PHRI DIY fokus ke market non pemerintah, yakni
biro perjalanan dengan mengadakan promosi bersama berupa Table Top Guyub Sesarengan di Surabaya 19 November 2024 lalu. Diikuti sekitar 40 anggota sebagai seller dan 100 buyer dari biro perjalanan di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo
"BPD PHRI DIY saat ini fokus ke market non pemerintah," jelasnya.
BACA JUGA: PHRI dan GIPI Dukung Aturan Miras Diperkuat untuk Mendukung Sektor Pariwisata DIY
Selain itu, menurutnya pertemuan bisnis dengan pemangku kepentingan juga digelar di Banyuwangi 21 November 2024. Upaya lainnya dengan membuka peluang kerja sama dengan korporasi atau organisasi non pemerintah untuk mengadakan acara annual gathering, social event, sport, festival di DIY.
Lebih lanjut dia mengatakan PHRI DIY juga menghimbau anggota untuk fokus memasarkan ke tamu individu, keluarga, dan sekolah menjelang libur sekolah semester pertama, Natal, dan Tahun Baru.
"Membuat paket yang menarik sesuai keunggulan masing-masing property," lanjutnya.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardianto menyampaikan kebijakan ini berdampak pada industri wisata DIY khususnya terkait dengan MICE. Diikuti sektor turunannya berupa destinasi, kuliner, transportasi, ekonomi kreatif, dan lainnya.
Bobby mengatakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan untuk mendongkrak kunjungan adalah dengan meningkatkan kualitas produk pariwisata. Serta penguatan dari sisi promosi pariwisata yang saat ini dia sebut masih lemah.
Menurutnya perubahan infrastruktur tol dan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) akan merubah pola perjalanan khususnya market domestik.
"Standar kualitas destinasi masih harus ditingkatkan baik sisi quality maupun servicenya, produk-produk paket wisata masih monoton minim inovasi," tuturnya.
Tidak Semua Hotel Terdampak
Ada beberapa hotel yang menyebut kebijakan ini tidak serta merta menyebabkan penurunan MICE, seperti Royal Ambarrukmo Yogyakarta dan Hotel Tentrem Yogyakarta. General Manager Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Herman Courbois justru mengatakan kondisinya saat ini lebih baik daripada 8 bulan pertama 2024.
Dia menjelaskan kegiatan DPRD sudah balik lagi ke at cost dari sebelumnya lumpsum. Lumpsum menyebabkan di bulan-bulan pertama reservasi yang bagus ada di hotel bintang 3 dan 4. Sebab mereka mencari hotel yang lebih rendah. Sehingga bintang 5 malah berkurang.
"Ke bintang 3 karena dapat lumpsum mereka sekarang at cost mereka punya pagu sendiri," ucapnya.
Selain DPRD, reservasi juga disokong oleh market luar negeri seperti Turki, Spanyol, AS, dan Eropa yang sudah mulai bagus, sehingga bisa mengcover. Juga event-event yang masih banyak digelar. Dia memperkirakan akan terus membaik sampai akhir tahun.
"Reservasi bulan ini sampai tanggal 13 sudah 58%, diperkirakan 70%. [reservasi] akhir tahun biasanya 2 minggu sebelum hari H," lanjutnya.
Senada, Public Relations Manager Hotel Tentrem Yogyakarta, Adventa Pramushanti mengatakan secara garis besar kebijakan pembatasan perjalanan dinas pemerintah belum berdampak. Reservasi kamar dan revenue MICE tahun ini lebih besar dari tahun lalu.
"Secara jumlah kamar dan revenue MICE, tahun ini lebih besar dari tahun lalu," ucapnya.
Menurutnya market MICE dari Hotel Tentrem Yogyakarta merata antara pemerintah, BUMN, dan korporasi. Untuk market pemerintah saja tahun ini dan tahun lalu hampir sama, baik dari segi jumlah tamu yang datang, jumlah kamar, maupun revenue.Â
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembatasan Anggaran Perdin Bakal Berdampak pada MICE di Jogja, Ini Strategi yang akan Dilakukan PHRI DIY
- Wakil Menteri Luar Negeri Minta Dunia Hentikan Hubungan Ekonomi dengan Israel
- Harga Emas Antam Hari Ini 12 November 2024 Turun Drastis, Termurah Rp791.000
- Jelang Natal dan Tahun Baru, Menko Zulhas Klaim Stok Beras Aman
- Pemerintah Hapus Utang Petani dan Nelayan, Ini Syarat-syaratnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung MBG, Grab & Ovo Pelopori Digitalisasi Standard Kebersihan Makanan
- Pembatasan Anggaran Perdin Bakal Berdampak pada MICE di Jogja, Ini Strategi yang akan Dilakukan PHRI DIY
- Ketahuan Curang, Pertamina Hentikan Oprasional Satu SPBU di Jogja
- Harga Pangan Hari Ini 14 November 2024: Bawang Merah dan Cabai Rawit Naik Lagi
- Dukung Produk Lokal, Alfamart Berikan Potongan Harga Khusus Produk UMKM
- Per 1 Desember 2024, Tak Ada Biaya Tambahan QRIS untuk Transaksi hingga Rp500 Ribu
- Pemerintah Disarankan Mengubah Pola Subsidi LPG
Advertisement
Advertisement