Advertisement
Kenaikan PPN Banyak Diprotes, Ini Saran Ekonom Soal Alternatif Lain Penerimaan Negara
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan alternatif sumber penerimaan negara lain selain dengan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025 yang berisiko memberi tekanan bagi perekonomian nasional.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan pemerintah dapat mempertimbangkan tiga sumber alternatif selain PPN. “Pertama, memperluas basis pajak fokus pada sektor ekonomi informal dan digital yang masih banyak belum terjangkau pajak,” kata Achmad, Minggu (17/11/2024).
Advertisement
Kedua, efisiensi belanja negara dengan mengurangi pengeluaran untuk proyek-proyek tidak prioritas. Ketiga, kebijakan pajak progresif atau bebankan pajak lebih besar pada golongan ekonomi atas, bukan membebani seluruh masyarakat secara merata. “Kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah kebijakan yang tidak bijak di tengah kondisi ekonomi yang sedang berusaha pulih,” ujarnya.
Dalam hal ini, dia menilai pemerintah perlu mencari solusi yang lebih inovatif dan adil untuk memperbaiki keuangan negara tanpa menekan masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi bumerang yang melemahkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan,” ujar dia.
BACA JUGA: Ramai Ajakan Boikot PPN dengan Setop Sering Belanja di Minimarket, Ekonom Sarankan Begini
Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 juga dikritisi lantaran berpotensi menciptakan dampak negatif yang luas bagi perekonomian.
Kenaikan tarif PPN tersebut akan berdampak pada tingginya harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan rokok. Padahal, daya beli kelompok menengah akan tergerus sehingga memicu pengurangan konsumsi barang penting.
Apabila daya beli menurun, konsumsi domestik yang merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ikut melemah. "Peningkatan biaya hidup akan semakin terasa berat karena pendapatan kelas menengah tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cek Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam, UBS, Galeri24 Naik Lagi
BEI Kembali Gelar CMSE 2025, Teguhkan Pasar Modal untuk Rakyat
Ekonomi Malaysia Tumbuh 5,2 Persen di Kuartal III/2025
Danantara Umumkan Segera Melantai ke Pasar Saham Indonesia
Advertisement
Penumpang Kereta Whoosh Capai 12 Juta Selama Dua Tahun Beroperasi
TKD Dipangkas, Ini Kata Para Ekonom Soal Masa Depan Ekonomi DIY
Daftar Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri Hari ini 17 Oktober 2025
Transformasi SDM Teknis Jadi Kunci Adaptasi Industri di Era Digital
Menkeu Purbaya Tolak Permintaan Luhut Cairkan Rp50 Triliun ke INA
Advertisement
Presiden Prabowo Minta Purbaya Tinjau Ulang PP Devisa Hasil Ekspor
Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi
Kopdes Merah Putih Didorong Jadi Pusat Logistik dan Pemasaran Desa
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, Tembus Rp2,6 Juta
Trump Klaim India Tak Lagi Beli Minyak dari Rusia
Advertisement
Pertamina Patra Niaga Kembangkan SAF dari Minyak Jelantah
Berita Pilihan
Advertisement
Aktivitas Tambang di Grigak Kulonprogo Ancam Permukiman Warga
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Penumpang Kereta Whoosh Capai 12 Juta Selama Dua Tahun Beroperasi
- Danantara Umumkan Segera Melantai ke Pasar Saham Indonesia
- Ekonomi Malaysia Tumbuh 5,2 Persen di Kuartal III/2025
- BEI Kembali Gelar CMSE 2025, Teguhkan Pasar Modal untuk Rakyat
- Cek Harga Emas Hari Ini, Logam Mulia Antam, UBS, Galeri24 Naik Lagi
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Termurah Rp1,2 Juta
Advertisement
Advertisement
