Advertisement
Kenaikan PPN Banyak Diprotes, Ini Saran Ekonom Soal Alternatif Lain Penerimaan Negara
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan alternatif sumber penerimaan negara lain selain dengan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025 yang berisiko memberi tekanan bagi perekonomian nasional.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan pemerintah dapat mempertimbangkan tiga sumber alternatif selain PPN. “Pertama, memperluas basis pajak fokus pada sektor ekonomi informal dan digital yang masih banyak belum terjangkau pajak,” kata Achmad, Minggu (17/11/2024).
Advertisement
Kedua, efisiensi belanja negara dengan mengurangi pengeluaran untuk proyek-proyek tidak prioritas. Ketiga, kebijakan pajak progresif atau bebankan pajak lebih besar pada golongan ekonomi atas, bukan membebani seluruh masyarakat secara merata. “Kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah kebijakan yang tidak bijak di tengah kondisi ekonomi yang sedang berusaha pulih,” ujarnya.
Dalam hal ini, dia menilai pemerintah perlu mencari solusi yang lebih inovatif dan adil untuk memperbaiki keuangan negara tanpa menekan masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi bumerang yang melemahkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan,” ujar dia.
BACA JUGA: Ramai Ajakan Boikot PPN dengan Setop Sering Belanja di Minimarket, Ekonom Sarankan Begini
Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 juga dikritisi lantaran berpotensi menciptakan dampak negatif yang luas bagi perekonomian.
Kenaikan tarif PPN tersebut akan berdampak pada tingginya harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan rokok. Padahal, daya beli kelompok menengah akan tergerus sehingga memicu pengurangan konsumsi barang penting.
Apabila daya beli menurun, konsumsi domestik yang merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ikut melemah. "Peningkatan biaya hidup akan semakin terasa berat karena pendapatan kelas menengah tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Begini Tanggapan Apindo DIY Terkait Penghapusan Batas Usia Kerja
Sambangi Kota Jogja, LG Lifes Good Truck Kenalkan Produk Premium di Depan Gebung TBY
Indonesia Tidak Akan Krisis Moneter, LPS Kembangkan EWS Ekonomi
Advertisement
Menjamin Simpanan Nasabah, LPS Sebut Punya Cadangan Rp255 Triliun
Hari Ini Harga Emas Antam Turun Banyak, Termurah di Bawah Rp1 Juta
PLN Siap Listriki 780 Ribu Rumah Tangga Lewat Program Lisdes 20252029 di RUPTL Baru
Advertisement
96 Unit KRL Baru Siap Meluncur di Jabodetabek
Advertisement
Berita Pilihan
- Indonesia Tidak Akan Krisis Moneter, LPS Kembangkan EWS Ekonomi
- Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, 134.000 Naik Kereta Api dari Jakarta
- 96 Unit KRL Baru Siap Meluncur di Jabodetabek
- Cadangan Beras Indonesia Capai 4 Juta Ton, Mentan: Simbol Kemandirian Bangsa
- Gedung Putih Banding Atas Putusan Pengadilan Perdagangan Yang Membatalkan Tarif Trump
Advertisement
Begini Cara Pesan Tiket Bus Sinar Jaya ke Pantai Parangtritis dan Baron Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PLN Siap Listriki 780 Ribu Rumah Tangga Lewat Program Lisdes 20252029 di RUPTL Baru
- Marketing Perumahan Gen Z Tertarik Rumah Mewah, Preferensi Baru Kekuatan Daya Beli di Tengah Inflasi
- Cadangan Beras Nasional Mencapai 4 Juta Ton, Menteri Pertanian: Jadi Tonggak Kemandirian Pangan
- Hari Ini Harga Emas Antam Turun Banyak, Termurah di Bawah Rp1 Juta
- Menjamin Simpanan Nasabah, LPS Sebut Punya Cadangan Rp255 Triliun
- Indonesia Tidak Akan Krisis Moneter, LPS Kembangkan EWS Ekonomi
- Cadangan Beras Nasional 4 Juta Ton, Pemerintah Diminta Lepas ke Pasar untuk Kendalikan Harga
Advertisement
Advertisement
