Advertisement
Kenaikan PPN Banyak Diprotes, Ini Saran Ekonom Soal Alternatif Lain Penerimaan Negara
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah dinilai dapat mengoptimalkan alternatif sumber penerimaan negara lain selain dengan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025 yang berisiko memberi tekanan bagi perekonomian nasional.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan pemerintah dapat mempertimbangkan tiga sumber alternatif selain PPN. “Pertama, memperluas basis pajak fokus pada sektor ekonomi informal dan digital yang masih banyak belum terjangkau pajak,” kata Achmad, Minggu (17/11/2024).
Advertisement
Kedua, efisiensi belanja negara dengan mengurangi pengeluaran untuk proyek-proyek tidak prioritas. Ketiga, kebijakan pajak progresif atau bebankan pajak lebih besar pada golongan ekonomi atas, bukan membebani seluruh masyarakat secara merata. “Kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah kebijakan yang tidak bijak di tengah kondisi ekonomi yang sedang berusaha pulih,” ujarnya.
Dalam hal ini, dia menilai pemerintah perlu mencari solusi yang lebih inovatif dan adil untuk memperbaiki keuangan negara tanpa menekan masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. “Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi bumerang yang melemahkan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan,” ujar dia.
BACA JUGA: Ramai Ajakan Boikot PPN dengan Setop Sering Belanja di Minimarket, Ekonom Sarankan Begini
Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 juga dikritisi lantaran berpotensi menciptakan dampak negatif yang luas bagi perekonomian.
Kenaikan tarif PPN tersebut akan berdampak pada tingginya harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan rokok. Padahal, daya beli kelompok menengah akan tergerus sehingga memicu pengurangan konsumsi barang penting.
Apabila daya beli menurun, konsumsi domestik yang merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ikut melemah. "Peningkatan biaya hidup akan semakin terasa berat karena pendapatan kelas menengah tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
PLN Beri Diskon 50 Persen untuk Tambah Daya Listrik
Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24 Stabil di Bawah Rp2 Juta per Gram
Jumlah BPR di Indonesia Makin Sedikit, Ini Sebabnya
Advertisement
Terdampak Tarif Trump, Sony Tekor Rp11,4 Triliun
Microsoft Bakal PHK 6.000 Karyawannya
Cek Harga Pangan Hari Ini, Rabu 14 Mei, Banyak yang Turun
Advertisement
Berita Pilihan
- Apindo DIY Dorong Refocusing Anggaran Semester II Lebih Dukung UMKM
- Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
- Asosiasi E-Commerce Diajak untuk Mencegah Perdagangan Ilegal Satwa Liar
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025, Berangkat dari Stasiun Palur hingga Tugu Jogja
Advertisement
Destinasi Kepulauan Seribu Ramai Dikunjungi Wisatawan, Ini Tarif Penyeberangannya
Advertisement
Berita Populer
- Harga Emas Hari Ini, Antam, UBS dan Galeri24 Stabil di Bawah Rp2 Juta per Gram
- PLN Beri Diskon 50 Persen untuk Tambah Daya Listrik
- Hadapi Ketidakpastian Global dan Nasional, Kadin DIY Bentuk Komite Ketangguhan Ekonomi DIY
- Jaringan Hotel Swiss-Belhotel International Wilayah Jogja, Solo dan Semarang Gelar Aksi Sosial Berbagi Kebahagiaan kepada Porter di Stasiun Tawang
- Archipelago Perkuat Komitmen sebagai Tempat Kerja Inkusif Bagi Penyandang Disabilitas
- Ada Dugaan Kerugian Negara dalam Kasus Sritex, Kejaksaan Agung Sebut Masih Dikaji
- Pemerintah Siapkan Sistem Ketenagakerjaan yang Melindungi Semua Pekerja
Advertisement
Advertisement
