Boikot Belanja Barang akibat PPN 12%, Begini Respons DJP DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Belakangan, muncul seruan berhenti belanja barang yang dikenakan PPN 12%.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Seksi Bimbingan Pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY, Wijayadi mengatakan seruan boikot belanja dampak PPN 12% sejauh ini belum terlalu berdampak di DIY. Dia meminta agar semua pihak saling berkolaborasi dan sinergi, check and balance apa saja yang perlu dikoreksi. Sehingga penerimaan pajak 100% tetap bisa diwujudkan bersama-sama. "Terkait dengan boikot belanja, kaitan PPN di wilayah DIY alhamdulilah tidak begitu terasa efeknya," ucap dia, beberapa waktu lalu.

Menurutnya pemberlakuan kenaikan PPN menjadi 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Per 1 Januari 2025 berlaku tarif PPN 12%. "Per 1 Januari 2025 berlaku tarif PPN 12 persen walaupun ada pro kontra," lanjutnya.

BACA JUGA: Ribuan Orang Teken Petisi Tolak PPN 12 Persen

Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kadin DIY, Timotius Apriyanto mengaku konsisten menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Menurutnya dampak kenaikan PPN 12% bisa mengurangi daya saing industri dan perdagangan internasional. 

Menanggapi seruan boikot, Timotius mengatakan dalam konteks berhemat ini bagus. Dia berpendapat sampai dengan 2030 perekonomian masih dalam mode survival. "Lebih baik pemerintah meningkatkan efisiensi dan menunda kenaikan PPN," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.