Upah Minimum 2025 Resmi Naik 6,5%, Ini Tanggapan Apindo DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan upah minimum 2025 sudah ditetapkan pada 4 Desember 2024. Melalui beleid ini, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 6,5% dari UMP dan UMK tahun lalu.

Menanggapi Permenaker ini, Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mengatakan tidak ada negosiasi di dalam penetapan Permenaker ini. Menurutnya yang dipermasalahkan bukan besaran persentase kenaikannya, namun kebijakannya tidak demokratis.

Secara angka kenaikan UMP DIY pada 2024 di atas 6,5%, yakni 7,27%. Timotius menyebut dasar kebijakan yang diambil mengabaikan dinamika ekonomi nasional dan daerah yang sedang mengalami deindustrialisasi.

"Bukan persoalan angkanya tapi mekanisme penetapan kebijakan yang tidak demokratis," ucapnya ditemui di Royal Ambarrukmo, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya demokrasi ekonomi dibangun melalui dialog Tripartid, ditentukan melalui musyawarah dewan pengupahan provinsi. Ia berpandangan ruang dialog ini seolah tertutup, pekerja dan pengusaha tidak puas dengan 6,5%.

BACA JUGA: Libur Akhir Tahun, Pemkot Jogja Siapkan Kantong Parkir

Lebih lanjut dia mengatakan formula yang tepat untuk menentukan upah minimum disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah. Inflasi ditambah angka pertumbuhan ekonomi dan koefisien khusus, kontribusi tenaga kerja terhadap industri. Sehingga ada ruang tanpa dipatok 6,5%, bahkan bisa ada yang kenaikannya 7%.

"Sesuai dengan dinamika wilayah, perekonomian wilayah. Yang paling penting adalah atmosfer demokrasi ekonomi," jelasnya.

Ia berpendapat bagi perusahaan besar yang Good Corporate Governance (GCG) nya bagus bisa beradaptasi dengan UMP 6,5%. Namun bagi perusahaan menengah yang praktik GCG nya tidak bagus akan terdampak dengan kenaikan upah minimum ini.

"Perusahaan kecil akan survive karena ada pengecualian, diselesaikan dengan dialog bipartit."

Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan menolak Permenaker No.16/2024. Dia mengatakan kenaikan upah minimum 6,5% tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL), sebab KHL ada di angka Rp3,7 juta - Rp4 juta.

"Kenaikan yang hanya di kisaran 6,5% tidak akan mampu mengatasi kesenjangan upah antar daerah."
 
Melansir dari JIBI/Bisnis.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan regulasi penetapan upah minimum 2025. Aturan itu tertuang dalam Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan upah minimum 2025 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024. (Anisatul Umah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.