Advertisement
Upah Minimum Sektoral Naik di Atas 6,5%, Begini Tanggapan Apindo DIY
Foto ilustrasi uang rupiah / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY tengah mengkaji 5 sektor pekerjaan dengan risiko tertentu agar upahnya naik di atas 6,5% pada 2025. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16/2024.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto mengatakan kelima sektor dan subsektor yang direncanakan naik di atas 6,5% adalah yang unggulan dan prospektif, seperti penyediaan akomodasi dan makan minum dari sektor pariwisata.
Advertisement
Lalu ada aktivitas jasa keuangan dan asuransi, jasa konsumsi, industri pengolahan tembakau, hingga industri tekstil produk tekstil. "Itu pasti angkanya di atas 6,5 persen sektoral dan subsektoral itu," ucapnya, Minggu (8/12/2024).
Kendati begitu, kemampuan masing-masing industri juga harus diperhatikan. Jika di luar kemampuan industri ia sebut juga bertentangan dengan regulasi.
Timotius mengatakan tahun lalu tidak ada upah sektoral, tetapi yang ada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan kenaikan sebesar 7,27%. Dia menyebut upah minimum sektoral merupakan hasil perjuangan dari serikat pekerja. "Saya ucapkan selamat keberhasilan mereka sesudah bertahun-tahun berupaya menghidupkan lagi," jelasnya.
BACA JUGA: Pemda DIY Kaji Kenaikan Upah di Lima Sektor Pekerjaan Menjadi UMS pada 2025
Lebih lanjut dia mengatakan berdasarkan putusan MK ada kebijakan bahwa nanti harus ada Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi. Akan tetapi UMS di Kabupaten tidak diwajibkan lantaran bunyi aturannya “dapat”.
“Dewan Pengupahan dapat merumuskan UMS Kabupaten. Yang wajib itu provinsi, " kata dia.
Timotius menjelaskan Apindo DIY menghormati keputusan Dewan Pengupahan. Dengan catatan pemerintah memberikan stimulus, seperti dalam hal perpajakan, perizinan, hingga kepastian hukum bagi dunia usaha dan industri.
Meski menghormati keputusan, menurutnya Permenaker Nomor 16/2024 tidak sesuai dengan semangat tripartit. Karena sudah menyebutkan angkanya terlebih dahulu sebesar 6,5%. "Spirit Tripartit tidak tercermin."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Saham Bank BCA Anjlok, Gegara Isu Mau Diambil Alih Danantara
Rp120 Triliun Uang Masyarakat Raib Gegara Investasi dan Pinjol Ilegal
OJK Cabut Izin Usaha Bank Perekonomian di Deli Serdang, Ini Alasannya
Harga Emas Antam Batangan Hari Ini 20 Agustus 2025 Termurah RpRp998.500
Advertisement
Perubahan Sistem Bank Mandiri Taspen Rampung, Layanan Kini Makin Andal
Mendag: Pakaian Bekas Impor Rusak Industri Dalam Negeri
Daftar Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS 2025
Gunakan NIK, OJK Blokir Pelaku Penipuan Online ke Akses Keuangan
DPR Bakal Gelar Rapat Tertutup dengan Danantara, Ini Alasannya
Advertisement
Kemendagri Tegur Bulog Soal Aplikasi SPHP yang Mempersulit Pedagang
Target Pajak Naik Pemerintah Incar Perdagangan Eceran, Emas dan Perikanan
Terbongkar, Praktik Impor Ilegal Baju Bekas Rp112 Miliar di Bandung Raya
Daop 6: 157.600 Penumpang Gunakan KA Jarak Jauh Saat Libur HUT RI
Honda Logistics Indonesia Dilikuidasi
Advertisement
Ekonomi Ditargetkan Tumbuh 5,4% di 2026, Ini Pandangan Ekonom DIY
Berita Pilihan
Advertisement
Bukan Tabrak Lari, Polisi Periksa Pengemudi Bus Trans Jogja
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Terbongkar, Praktik Impor Ilegal Baju Bekas Rp112 Miliar di Bandung Raya
- Target Pajak Naik Pemerintah Incar Perdagangan Eceran, Emas dan Perikanan
- Kemendagri Tegur Bulog Soal Aplikasi SPHP yang Mempersulit Pedagang
- DPR Bakal Gelar Rapat Tertutup dengan Danantara, Ini Alasannya
- Gunakan NIK, OJK Blokir Pelaku Penipuan Online ke Akses Keuangan
- Daftar Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS 2025
- Mendag: Pakaian Bekas Impor Rusak Industri Dalam Negeri
Advertisement
Advertisement
