Nilai Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Satgas Perumahan Minta Dialihkan ke Sektor Hunian

Alifian Asmaaysi

Minggu, 08 Desember 2024 - 19:37 WIB

Arief Junianto

Nilai Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Satgas Perumahan Minta Dialihkan ke Sektor Hunian

Ilustrasi Perumahan. - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Satuan Tugas (Satgas) Perumahan bentukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengklaim anggaran subsidi energi elpiji 3 kilogram (kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti. “Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Lebih lanjut, nantinya peralihan subsidi tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan MBR hingga mengentaskan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog.

Adapun, dalam buku terkait dengan penguatan sektor perumahan itu dituliskan bahwa hingga akhir 2024 ini sebanyak 9,9 juta keluarga masih belum memiliki hunian. Ditambah lagi, ada sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di rumah yang tak layak huni.

Bila dirinci, backlog kepemilikan rumah paling tinggi terjadi di Pulau Jawa. Kemudian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh anggota Satgas Perumahan sekaligus Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto.

Nantinya, alih fungsi anggaran subsidi BBM dan energi itu akan digunakan untuk subsidi angsuran perumahan bagi masyarakat. “Jadi subsidi elpiji, bensin, dan gas itu kan saat ini kalau dihitung kurang tepat sasaran. Nah ini mau ditransformasikan menjadi kepada rakyat langsung untuk pembayar angsuran [rumah] pada saatnya,” jelasnya.

Joko memberikan gambaran, saat ini subsidi energi hingga bahan bakar yang dikucurkan pemerintah sendiri per tahun mencapai Rpp250 triliun. Untuk itu, apabila alokasi tersebut benar terjadi maka efisiensi anggaran subsidi dinilai dapat lebih ditingkatkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com