Cegah Pelajar Ikut Demo di Titik Nol, Disdikpora DIY Koordinasi dengan Sekolah
Disdikpora DIY berkoordinasi dengan sekolah dan meminta orang tua mengawasi pelajar untuk mengantisipasi keterlibatan dalam aksi demonstrasi.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA— Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Y. Sri Susilo mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 akan memukul industri pariwisata DIY.
Meski ada penurunan dari kementerian, khususnya Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), Sri menyebut masih ada market dari swasta, BUMN, dan organisasi profesi lain yang masih bisa digarap.
"Berkurang iya, tapi gak hilang sama sekali. Kementerian iya, tapi swasta dan BUMN juga menyelenggarakan," ucapnya, Jumat (31/1/2025).
Menurutnya kebijakan ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi DIY, namun ia sebut tidak signifikan. Sumber pertumbuhan ekonomi DIY, kata Sri, tidak hanya wisata namun juga pertanian, konstruksi, hingga industri pengolahan punya kontribusi.
Dia menyebut yang menjadi masalah adalah seolah-olah wisata segalanya. Industri wisata ia sebut yang murni adalah hotel dan makan minum sementara turunannya seperti transportasi tidak hanya didorong oleh wisata. Industri pengolahan dan sektor-sektor lain juga butuh transportasi.
"Ini hanya salah satu sumber pertumbuhan, kita ada banyak 17 lapangan usaha. Saya masih optimis tumbuh bisa sampai 5,2%, seapes-apesnya sama dengan 2024," jelasnya.
BACA JUGA: Imbas Inpres Prabowo, Pemkab Bantul Bersiap Lakukan Refocusing Anggaran
Lebih lanjut dia mengatakan mendukung kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah. Melalui kebijakan ini ada skala prioritas, kementerian diminta untuk menyusun ulang mana yang memerlukan bajet.
Perjalanan dinas salah satunya tidak masuk prioritas. Dampaknya kota-kota yang menjadi tujuan MICE misalnya DIY, Malang, Bali akan terdampak. Di DIY dia sebut daya ungkit ekonominya adalah sektor pariwisata, jika ini turun maka daya ungkit lain harus didorong.
"Harus mendorong daya ungkit yang lain, termasuk industri pengolahan dan UMKM, untuk lebih mendorong ekspor dan lainnya," lanjutnya.
Sementara itu, Kaprodi S3 Ilmu Ekonomi FEB Universitas Gadjah Mada (UGM), Catur Sugiyanto meyakini pengurangan anggaran akan sangat berpengaruh pada perhotelan, kuliner, dan wisata di DIY.
Bahkan rangkaiannya bisa panjang sampai pada sektor hulu. Menurutnya perlu dicermati, dihitung dan diantisipasi. "Untuk mengurangi dampak negatif sumber 'krisis' baru yang bersumber dari penurunan anggaran pemerintah," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Disdikpora DIY berkoordinasi dengan sekolah dan meminta orang tua mengawasi pelajar untuk mengantisipasi keterlibatan dalam aksi demonstrasi.
SPPG Banjarharjo II di Muntuk, Dlingo, Bantul, kembali beroperasi sejak 19 Oktober setelah melengkapi kebutuhan tenaga inti.
Pemkab Bantul menyiapkan pemindahan rute jeep wisata dari zona inti ke zona penyangga Gumuk Pasir untuk menjaga kelestarian bentang alam barchan.
Kementerian PKP menargetkan bedah 10.300 rumah tak layak huni di DKI Jakarta pada 2026 untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemkab Banyumas mendorong insentif komisi dan diskon bagi agen travel untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk diskon 30% di Baturraden dan Menara Terat
Sebanyak 22 sekolah di Kulonprogo dilaporkan kesulitan air bersih saat kemarau. SDN Jatiroto mengandalkan bantuan droping air dari BPBD.