Ekonom UGM Ungkap Dampak Positif dan Negatif Danantara

Harianjogja.com, JOGJA— Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara banyak menuai pro kontra dari masyarakat. Meskipun Danantara merupakan inisiatif yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan tata kelola aset negara.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin berpandangan jika dilihat dari perspektif ekonomi dan manajemen, pendirian Danantara merupakan hal yang lumrah. Layaknya sebuah holding company atau parent company. Danantara rencananya akan membawahi beberapa BUMN mengelola dana yang diperkirakan mencapai Rp14.000 triliun.

Menurutnya program ini mestinya sudah didesain dan diimplementasikan sejak lama, namun sayangnya diluncurkan di momentum yang kurang kondusif. Pemerintah sedang diterpa berbagai isu sosial-politik dari berbagai program yang diperdebatkan publik seperti efisiensi anggaran, makan bergizi gratis, revisi  UU Minerba, dan lain-lain.

"Sayang sekali kemunculannya kena imbas isu politik," ucapnya dalam keterangan resminya dikutip, Minggu (23/2/2025).

Dia menilai pendirian Danantara sebenarnya bertujuan positif untuk mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik. Masing-masing perusahaan akan lebih terbuka dengan adanya holding company yang menunjuk dan mengawasi dewan komisaris dan dewan direksi secara langsung.

Selama ini penunjukan dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan oleh kementerian dimana dasar penunjukan seringkali tidak disertai alasan dan evaluasi yang memadai. "Sehingga sifatnya itu tidak terlalu binding. Dengan adanya Danantara, monitoring dari parent company akan lebih transparan dan efektif," jelasnya.

Akan tetapi di sisi lain pendirian Danantara ini juga dapat berpotensi mengurangi performa BUMN. Holding company berpotensi menambah layer hierarkis yang akan menambah panjang proses birokrasi. Bertambahnya layer manajemen berisiko membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru akan menurun.

"Manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke ofensif. Artinya, transparansi dan tata kelola mungkin membaik namun performa dan inovasi belum tentu," ucapnya.

BACA JUGA: Desak Pengelolaan Danantara Transparan, Hipmi: Pengurus Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Lebih lanjut dia mengatakan dalam merealisasikan Danantara sebaiknya harus ada langkah lanjutan dan tidak berhenti sampai pembentukan holding company. Danantara perlu merancang merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar semakin efektif dan efisien, manajemen tidak berlapis-lapis, dan lincah dalam berinovasi.

Eddy mengatakan yang paling diharapkan adalah kemunculan badan pengelola investasi ini bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard, karena melalui bentuk holding company yang resmi, pengawasan lebih transparan.
"Dari sisi kontrol dan transparansi itu membaik, tapi potensi negatifnya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi."

Sementara itu, terkait dampak Danantara pada ekonomi nasional ia menilai akan memainkan peranan pada kestabilan keuangan negara di jangka panjang. Namun mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi, perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah lembaga riset.

"Mungkin dampaknya di jangka pendek hanya berjalan seperti biasa, tapi jangka panjang kita tidak tahu keefektifannya, karena persamaan ekonomi itu saling berkaitan dan cukup kompleks," lanjutnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News