Advertisement
Dampak Efisiensi Anggaran, 12 Hotel di DIY Kurangi Jam Kerja Karyawan
Ilustrasi Hotel/ Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut ada sekitar 12 hotel di DIY yang mulai melakukan pengurangan jam kerja karyawan. Pengurangan jam kerja ini dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo mengatakan pengurangan jam kerja menjadi langkah dari hotel untuk bisa bertahan. Menurutnya selain efisiensi sumber daya manusia (SDM), efisiensi energi juga dilakukan. Setelah acara selesai lampu akan segera dimatikan, namun tidak mengurangi hospitality dari hotel dan restoran.
Dia menjelaskan pengurangan jam kerja ini bisa berdampak sampai ke pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Deddy mengatakan hotel harus tetap menggaji karyawan sementara okupansi turun cukup tajam.
BACA JUGA : Dampak Efisiensi Anggaran, Hotel Perlu Alihkan Segmen MICE ke Swasta
Advertisement
"Kami juga ikut-ikutan pemerintah efisiensi besar-besaran, ada pengurangan jam kerja karyawan, sudah sekitar 12 hotel di DIY," ucapnya, Minggu (16/3/2025).
Menurutnya BPP PHRI sudah bersurat kepada Presiden untuk bisa bertemu. Surat tersebut berisi keberatan, agar ada peninjauan ulang kebijakan efisiensi anggaran. BPD PHRI juga sudah diminta bersurat kepada Gubernur masing-masing, dan sudah dilakukan.
Langkah itu ditempuh karena market dari pemerintah cukup besar mencapai 40%. Biasanya menggunakan fasilitas hotel pada Senin - Jumat, dan untuk wisata biasanya Jumat - Minggu. "Ingin bertemu dengan Presiden langsung, sampai saat ini belum, tapi sudah ajukan surat keberatan," jelasnya.
BACA JUGA : Anggaran untuk Semua Cabor Aman Tidak Terganggu Efisiensi Anggaran
Selain efisiensi, tekanan juga berasal dari larangan study tour Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Serta terjadinya bencana di beberapa daerah. Ia mengatakan efisiensi dan larangan study tour sudah mengurangi pendapatan di awal tahun ini.
Terkait kejadian bencana menurutnya bisa berdampak pada keputusan menunda mudik. Misalnya bencana di Bekasi, di mana masyarakat Bekasi biasanya banyak yang mudik ke Jogja. "Semoga saja nanti setelah ini sudah selesai bersih-bersih bisa acara mudik."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Apindo DIY Dukung Penarikan Pajak E-commerce, Beri Usulan Insentif Gratis Ongkir
Kementerian ESDM Distribusikan 3,49 Juta Ton LPG, Masih Ada Stok 4,68 Juta Ton
Kemendag Mencabut Empat Aturan untuk Mempermudah Izin Usaha, Ini Daftarnya
Advertisement
Tarif Ojek Online Bakal Naik hingga 15 Persen Sesuai Zona, Begini Penjelasannya
Harga Bawang Merah dan Cabai Hari Ini 30 Juni 2024 Turun
Hingga Mei 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Mencapai Rp7,26 Triliun
Advertisement
30.000 Pekerja Terkena PHK hingga Juni 2025, Begini Langkah Pemerintah
Harga Emas Antam Hari Ini 30 Juni 2025 Turun Drastis, Rp1,88 Juta per Gram
Barsa City Yogyakarta Resmikan HQ dan Unit Baru Tipe Studio
Ini Daftar Tarif Listrik PLN Mulai 1 Juli 2025
Advertisement
Muhammadiyah Mau Buka Bank Syariah, OJK Beri Bocoran
Berita Pilihan
- Semarakkan Solo Raya Great Sale 2025, Ada Diskon Tarif Kereta Api 10 Persen, Ini Daftarnya
- Penuhi Syarat Keselamatan Terbang, Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha
- Kecurangan Beras Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun harus Ditindak
- Harga Bawang Merah Masih Tinggi di Level Rp42.528 per Kilogram
- Shopee Tambah Beban Baru Biaya Transaksi untuk Seller
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Ini Daftar Tarif Listrik PLN Mulai 1 Juli 2025
- Barsa City Yogyakarta Resmikan HQ dan Unit Baru Tipe Studio
- Harga Emas Antam Hari Ini 30 Juni 2025 Turun Drastis, Rp1,88 Juta per Gram
- 30.000 Pekerja Terkena PHK hingga Juni 2025, Begini Langkah Pemerintah
- Hingga Mei 2025, Realisasi Belanja APBN di DIY Mencapai Rp7,26 Triliun
- Harga Bawang Merah dan Cabai Hari Ini 30 Juni 2024 Turun
- Permudah Perizinan Usaha, Pemerintah Terbitkan PP 28/2025 dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA
Advertisement
Advertisement
