Advertisement
Ini Siasat Eksportir DIY Hadapi Tarif Trump

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menaikkan tarif impor dari AS ke Indonesia sebesar 32%. Eksportir dari DIY pun mencoba menyiasati kebijakan baru ini dengan berbagai langkah mulai dari menyesuaikan ukuran produk hingga mencari pasar baru.
CEO Woodeco Indonesia, Agung Setiawan mengaku terakhir ekspor ke AS pada awal Maret 2025, dan diperkirakan kontainer baru sampai di sana pekan ini. Produk yang diekspor ke AS seperti tableware dari kayu dan besek seperti mangkok, piring, cobek. Ada juga terracotta, wajan, alat dapur dari alumunium.
Advertisement
BACA JUGA: Pemerintah China Tolak Kebijakan Tarif Trump
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan buyer dan berharap barang yang sampai pekan ini masih menggunakan tarif 10% belum 32%. Kalaupun sudah kena tarif baru menurutnya buyer sudah pasrah karena diluar kendali.
"Juli ada lagi satu kontainer barangnya beda lagi, ada home decor dan juga tableware," tuturnya, Selasa (8/4/2025).
Menurutnya, apabila pesanan selanjutnya sudah kena tarif 32%, dia mengusulkan ke buyer untuk menurunkan ukuran produk. Misalnya talenan dari ketebalan 3 sentimeter diturunkan menjadi 1,5 sentimeter. Kemudian dari diameter 45 sentimeter bisa diturunkan menjadi 35 sentimeter. Selisih harga ini bisa mensubsidi barang.
"Barang sama diturunkan ukuran, tapi kualitas sama," jelasnya.
Dia menyebut secara persentase ekspor ke AS hanya 10%. Namun ia mengaku prihatin atas kebijakan ini, sebab eksportir lain yang pasar utamanya AS akan turun omsetnya. Jika omset turun bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Agung bercerita sejak awal tidak hanya fokus ke satu benua atau satu negara saja. Sehingga ketiga suatu negara ada masalah seperti kebijakan tidak terlalu terdampak karena masih ada pasar lain.
"Kami ada buyer AS, Asia, Australia, Timur Tengah. Mungkin teman-teman yang terdampak yang buyernya hanya AS," tuturnya.
Ia mengaku awal bisa dapat buyer di AS melalui marketplace Alibaba. Kemudian karena menjadi anggota SiBakul dia mendapat fasilitas free ongkir. Fasilitas ini dimanfaatkan untuk mengirim sampel dengan subsidi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY.
Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY, Sapto Daryono mengatakan Asmindo belum bisa melihat seberapa jauh dampaknya, sebab tarif baru diberlakukan. Menurutnya rapat akan digelar pada pekan depan dengan pengurus.
Salah satu opsi menyiasati kebijakan AS adalah dengan menggarap pasar lain, salah satu yang potensial Timur Tengah. Ia mengatakan di Dubai proyek pembangunan hotel masih banyak, di Turki biasanya dijual lagi ke Arab, namun ada juga dari Arab yang beli sendiri.
"Mungkin perkuat lokal sama pasar baru. Cuman kondisi dalam negeri juga sedang lesu, akhirnya barang dan jasanya berkurang," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Mengenal Hunian Dekat Pusat Transportasi Bernama TOD yang Kini Didorong Tumbuh oleh Pemerintah
- PLN UP3 Yogyakarta Mencatat Ada Penambahan Lima SPKLU Tahun Ini, Berikut Lokasinya
- 10 KA Jarak Jauh Berhenti di Jatinegara pada 15 Juni 2025
- Direksi dan Komisaris Pertamina Diubah, Oki Muraza Jadi Wakil Dirut
- Pertamina Catat Laba Bersih Rp49,54 Triliun pada 2024
Advertisement

Prakiraan Cuaca di Jogja dan Sekitarnya Hari Ini 17 Juni 2025, Dominan Hujan Ringan
Advertisement

Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- PLN UP3 Yogyakarta Mencatat Ada Penambahan Lima SPKLU Tahun Ini, Berikut Lokasinya
- Okupansi MICE Hampir 10%, PHRI DIY Sebut Didongkrak Acara Wisuda dan Perpisahan
- Promo JUNIQUE Dari Astra Motor Yogyakarta Segarkan Pertengahan Tahun Pecinta Sepeda Motor Honda
- Dari Indofest 2025, EIGER Kenalkan Zero Waste Mountain Bulu Baria, Gunung Terbersih Pertama di Sulawesi
- Tingkatkan Layanan B2B, Epson Hadirkan Konsep Baru Solution Center di Berbagai Kota
- Geopolitik Timur Tengah Memanas, IHSG Ditutup Melemah Sore Ini
- Mengenal Hunian Dekat Pusat Transportasi Bernama TOD yang Kini Didorong Tumbuh oleh Pemerintah
Advertisement
Advertisement