Advertisement
Aturan TKDN Harus Ada Kajian Risiko, Gaikindo: Dinamis Tapi Rasional

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kajian risiko dalam upaya perbaikan aturan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) penting untuk dipertimbangkan. Hal ini dilontarkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
"Kalau memang bisa diefisienkan kenapa tidak, supaya kemudian banyak investor datang. Jadi itu dinamis, tapi juga dinamis yang rasional," kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Advertisement
"Kalau memang ada improvement (perbaikan) kenapa tidak, tapi improvement-nya itu dilandasi risiko yang telah diperhitungkan," katanya.
Presiden Prabowo Subianto pada 8 April 2025 menginstruksikan para menteri untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri.
"Mungkin diganti dengan insentif ya. Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya, sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (18/4/2025) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan aturan TKDN direvisi menjadi berbasis insentif.B
BACA JUGA: Anggur Membantu Menjaga Kesehatan Jantung
Pemerintah belum menginformasikan pelonggaran aturan TKDN yang direncanakan akan mencakup sektor usaha apa saja.
Jadi, belum diketahui apakah aturan TKDN di sektor usaha otomotif akan ikut direvisi. Kukuh menilai aturan TKDN di sektor otomotif yang hingga sekarang diberlakukan sudah cukup baik.
Kalau aturan TKDN di sektor otomotif juga akan direvisi, dia berharap revisi peraturan dilakukan dengan memperhitungkan kajian risiko agar tidak malah berdampak negatif terhadap pertumbuhan industri otomotif di dalam negeri.
Kukuh mengemukakan bahwa Indonesia saat ini menduduki posisi yang cukup strategis sebagai salah satu basis produksi otomotif di Asia Tenggara, dan kesalahan langkah dalam menentukan kebijakan berpeluang mendorong investor hengkang.
"Kami lihat sekarang ada empat sektor manufaktur, mulai dari makanan minuman pindah ke Thailand, kemudian elektronik pindah ke Vietnam, tekstil dan garmen pindah ke Bangladesh," kata Kukuh.
"Sekarang tinggal otomotif, kalau kita salah langkah kita tidak punya lagi basis manufaktur yang bisa diandalkan, sementara kita ini sekarang sudah swasembada produk," ia menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ongkir Gratis Dibatasi Pemerintah, Kini Hanya Boleh Tiga Hari dalam Sebulan untuk Seluruh E-Commerce
- Apindo DIY Dorong Refocusing Anggaran Semester II Lebih Dukung UMKM
- Ini Upaya OJK DIY Tekan Gap Literasi dan Inklusi Keuangan yang Masih Lebar
- Setoran Dividen BUMN untuk APBN Dialihkan ke Danantara, Kementerian Keuangan Putar Otak
- Nilai Investasi Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia Tembus Rp15,1 Triliun
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja dari Stasiun Palur sampai Stasiun Tugu Jogja, Sabtu 17 Mei 2025
Advertisement

Status Geopark Kaldera Toba Terancam Dicabut UNESCO, DPR Ingatkan Pemerintah
Advertisement
Berita Populer
- Cek Harga Pangan Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025, Daging Ayam Turun
- BEI Berikan Edukasi dan Literasi kepada Atlet Sepakbola Putri Indonesia
- Seperti Apa Dampak Kebijakan Buka Blokir Anggaran Bagi DIY? Ini Kata Ekonom
- Ini Pesan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk Pejabat BI DIY yang Baru Agar Ekonomi DIY Makin Kuat
- Ongkir Gratis Dibatasi Pemerintah, Kini Hanya Boleh Tiga Hari dalam Sebulan untuk Seluruh E-Commerce
Advertisement