Istana Membantah Kebijakan Efesiensi Anggaran Memicu Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Harianjogja.com, JAKARTA—Pihak Istana membantah kebijakan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I tahun 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 berada pada level 4,87 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibanding capaian beberapa tahun terakhir.

BACA JUGA: Bukan Urutan Ke-2, Pengeluaran Warga Kota Jogja Tertinggi Ke-4 Nasional

"Dengan proses efisiensi kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu pasti ada berkaitan secara langsung, tetapi kemudian saudara-saudara tengok, proses efisiensi itu kan realokasi anggaran, diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif," kata Prasetyo saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025)

Prasetyo menjelaskan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat ini tidak berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Mensesneg, pertumbuhan ekonomi yang menurun tidak hanya dipengaruhi satu faktor tertentu. Belanja pemerintah yang belum maksimal pada kuartal pertama juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif. Hal itu dapat terlihat pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian yang tumbuh di atas 10 persen.

Selain itu, kondisi geopolitik, seperti perang hingga kebijakan terbaru tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump, juga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak tumbuh di atas 5 persen.

"Geopolitik dunia juga tadinya kita berharap beberapa konflik segera selesai, tetapi yang lama belum selesai, sekarang bertambah baru. Bertambah baru sekarang saudara-saudara kita di India dan Pakistan bersitegang," kata Prasetyo.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada kesempatan sebelumnya menyatakan koreksi pertumbuhan ekonomi bisa terjadi pada masa transisi pemerintahan, seperti pada pergantian kabinet tahun 2014.

"Tetapi, semua perlu tahu bahwa pola seperti ini bukan hal baru. Karena pada masa transisi pemerintahan 2014, kuartal pertama dan kedua juga tumbuh di bawah 5 persen. Artinya, dalam masa penyesuaian seperti ini, perlambatan bisa terjadi,” ujar Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip di Jakarta, Rabu (7/5).

Salah satu faktor utama perlambatan ekonomi kali ini adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Maka dari itu, kata Luhut, percepatan belanja negara menjadi kunci

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara