Advertisement
Hore, APBN Indonesia Tidak Lagi Defisit, Kini Surplus Rp4,3 Triliun

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini tidak lagi defisit. APBN bahkan surplus senilai Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025, setelah mencatatkan defisit selama tiga bulan berturut-turut.
“Realisasi APBN 2025, setelah mengalami defisit Januari hingga Maret berturut-turut, pada bulan April mengalami turn around atau perubahan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Advertisement
Pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target, bertambah hampir Rp300 triliun dari realisasi pada Maret 2025.
Penerimaan perpajakan melaju lebih cepat dengan realisasi April Rp657 triliun (dari Rp400,1 triliun per Maret) atau setara 26,4 persen dari target. Serapan dari pajak tercatat sebesar Rp557,1 triliun (dari Rp322,6 triliun) atau 25,4 persen dari target, kemudian serapan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun (dari Rp77,5 triliun) atau 33,1 persen dari target.
BACA JUGA: Remaja 16 Tahun Perusak Nisan di Bantul Akui Beraksi di Tiga Lokasi
Sedangkan serapan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp153,3 triliun (dari Rp115,9 triliun) atau 29,8 persen dari target.
“Penerimaan terus menunjukkan penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mengalami penguatan meski menghadapi guncangan,” ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.
Menurut Sri Mulyani, belanja negara menunjukkan APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan rakyat di tengah masa transisi.
Hal itu tecermin pada realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.
Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.
Dari kinerja tersebut, keseimbangan primer terjaga surplus Rp173,9 triliun per akhir April, mengindikasikan kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Kas negara juga surplus Rp283,6 triliun dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). “APBN akan dijaga menjadi instrumen shock absorber, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, menopang daya beli masyarakat, serta mendorong dunia usaha,” tutur Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pengusaha Rokok Berharap Tidak Ada Kenaikan Cukai Tahun Depan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Harga Minyak Mentah RI, Agustus Turun Jadi 66,07 dolar AS per barel
- Jadwal Bus Damri Jogja Semarang Hari Ini 15 September 2025
- Ini Rencana Penyaluran Kedit BBNI Saat Kantongi Rp55 Triliun Dana Pemerintah
Advertisement

Puluhan Motor di Gunungkidul Tak Lolos Uji Emisi Kendaraan
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pekerja Bisa Nikmati Relaksasi Bunga KPR Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Domain dot id Tembus 1,3 Juta Pengguna, Buka Peluang Ekonomi Baru
- Anggaran Rp114 Triliun untuk Kemenkes 2026 Disepakati Komisi IX DPR
- KUR Perumahan Rp130 Triliun Dipastikan Cair Tahun Ini
- Mainan Jepang Jadi Magnet Wisata, Orang Dewasa Ikut Borong Koleksi
- Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Cicil Rumah dengan Bunga Rendah
- Proposal Bisnis Kopdes Wajib Sertakan Rincian Pembangunan Gudang
Advertisement
Advertisement