TPID DIY Libatkan Pedagang dalam Upaya Pengendalian Inflasi

Anisatul Umah

Jum'at, 01 Agustus 2025 - 15:17 WIB

Ujang Hasanudin

TPID DIY Libatkan Pedagang dalam Upaya Pengendalian Inflasi

Pembukaan kegiatan MRANTASI Pasar di Pendhopo Pasar Beringharjo, Kota Jogja, Senin (28/7 - 2025) (dok istimewa)

Harianjogja.com, JOGJA—Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY pada tahun ini berupaya mengoptimalkan peran dan keterlibatan pedagang dalam kegiatan Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi (MRANTASI) Pasar. Ini merupakan bagian dari kegiatan MRANTASI yang diinisiasi pada 2024. Kegiatan MRANTASI Pasar secara resmi telah dibuka dan diawali pada 28 Juli 2025 di Pendhopo Pasar Beringharjo, Kota Jogja.

Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Eling Priswanto mengatakan program MRANTASI Pasar merupakan contoh nyata strategi hilir yang menyentuh akar ekonomi rakyat. Edukasi kepada pedagang pasar tidak hanya sekadar berbagi informasi, melainkan investasi sosial jangka panjang.

"Untuk membentuk perilaku dagang yang lebih adaptif, bertanggung jawab, dan sadar peran dalam menjaga stabilitas harga," ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan, MRANTASI Pasar di 2025 akan mengikutsertakan 320 pedagang yang akan terlaksana di dua Pasar, yaitu Pasar Beringharjo, Kota Jogja dan Pasar Kolombo, Kabupaten Sleman.

Menurutnya pemilihan dua pasar ini mempertimbangkan peran penting keduanya sebagai pasar pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Perkembangan Harga (IPH), serta representatif dari karakteristik ekonomi perkotaan dan sub-perkotaan DIY.

"Program ini dapat memberikan pemahaman kepada para pedagang terhadap upaya pengendalian inflasi," tuturnya.

Ia menyebut persepsi pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya. "Pada akhirnya berpotensi menekan laju inflasi," lanjutnya.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pengendalian inflasi daerah menjadi upaya penting mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat, yakni berupa penurunan pendapatan riil masyarakat dan memicu ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News