Advertisement

Airlangga Sebut 66 Persen APBN 2026 untuk Program Prabowo

Newswire
Senin, 01 Desember 2025 - 16:17 WIB
Maya Herawati
Airlangga Sebut 66 Persen APBN 2026 untuk Program Prabowo Ilustrasi anggaran - APBN / Freepik

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mengalokasikan Rp2.567,9 triliun atau 66% APBN 2026 untuk program prioritas Presiden Prabowo yang mencakup pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025). Nilainya mencapai Rp2.567,9 triliun atau 66,8% dari total belanja negara tahun depan, yakni Rp3.842 triliun.

Advertisement

“Ke depan kami optimistis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” terangnya di acara tersebut, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Airlangga menyebut ada delapan program prioritas yang masuk ke dalam belanja pemerintah Rp2.567,9 triliun itu. Pertama, ketahanan pangan dengan di antaranya pengadaan beras Bulog Rp164,4 triliun.

Kedua, ketahanan energi melalui subsidi Rp402,4 triliun. Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun. Airlangga menyebut saat ini program prioritas Presiden Prabowo itu sudah diterima oleh 44 juta masyarakat dan ditargetkan bertambah ke 80 juta sampai Mei–Juni 2026.

Keempat, pendidikan senilai Rp757,8 triliun yang meliputi sekolah unggulan, Sekolah Rakyat, serta perbaikan fasilitas pendidikan.

Kelima, kesehatan senilai Rp244 triliun. Keenam, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan UMKM senilai Rp181,8 triliun. Ketujuh, pertahanan senilai Rp424 triliun. Kedelapan, akselerasi investasi perdagangan global Rp57,7 triliun.

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyampaikan bahwa pemerintah turut fokus mengatasi masalah backlog perumahan. Untuk itu, di luar anggaran Rp2.567,9 triliun, Prabowo mengalokasikan anggaran untuk fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% yang diperpanjang sampai 2027.

Selanjutnya, pemerintah turut mengalokasikan Rp130 triliun untuk KUR perumahan. “Kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

6 Warga Gunungkidul Meninggal karena AIDS

6 Warga Gunungkidul Meninggal karena AIDS

Gunungkidul
| Senin, 01 Desember 2025, 16:57 WIB

Advertisement

KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona

KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona

Wisata
| Minggu, 30 November 2025, 19:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement