Utang Luar Negeri Indonesia November 2025 Turun

Harianjogja.com, JAKARTA—Stabilitas pembiayaan nasional kembali terjaga setelah Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 menurun menjadi US$423,8 miliar, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar US$424,9 miliar.

Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada November 2025 mencapai US$423,8 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan Oktober 2025 yang berada di level US$424,9 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa secara keseluruhan ULN Indonesia tumbuh 0,2 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan posisi November 2024 yang sebesar US$423,1 miliar.

Pertumbuhan tahunan ULN pada November 2025 tersebut melambat dibandingkan Oktober 2025 yang masih tumbuh 0,5 persen (YoY).

Menurut Ramdan, dinamika ULN pada November 2025 dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” terangnya melalui siaran pers, Kamis (15/1/2026).

Secara terperinci, porsi ULN pemerintah pada November 2025 tercatat turun menjadi US$209,8 miliar, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$210,5 miliar.

Meski demikian, secara tahunan ULN pemerintah tetap meningkat 3,3 persen dibandingkan November 2024 yang sebesar US$203 miliar. Namun, laju pertumbuhan ini melambat dari Oktober 2025 yang mencapai 4,7 persen (YoY).

Ramdan menyebut perkembangan tersebut dipengaruhi pergerakan kepemilikan surat berharga negara (SBN) di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi utang pemerintah juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional,” terang Ramdan.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah paling besar dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,2 persen dari total utang.

Selanjutnya, ULN pemerintah digunakan untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,7 persen; jasa pendidikan 16,4 persen; konstruksi 11,7 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen.

Sementara itu, ULN swasta terus mengalami penyusutan. Posisi ULN swasta pada November 2025 tercatat sebesar US$191,2 miliar, turun dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar US$191,7 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta juga terkontraksi 1,3 persen dibandingkan November 2024 yang mencapai US$193,6 miliar.

Perkembangan tersebut dipengaruhi kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang tercatat sebesar 0,4 persen (YoY).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.

Ramdan menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3 persen pada November 2025 dari 29,4 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN,” terangnya.

Kondisi tersebut memperkuat posisi ekonomi nasional, sekaligus menegaskan bahwa utang luar negeri tetap berada dalam koridor aman untuk menopang pembangunan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara