YIA Jadi Embarkasi Haji 2026, Dorong Pertumbuhan Ekonomi DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Penetapan Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai Embarkasi Haji 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi DIY. Peluang ini disebut harus dimanfaatkan pelaku usaha dan masyarakat.

Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan aktivitas ekonomi di sekitar YIA mulai tumbuh, ditandai dengan munculnya sejumlah kafe dan usaha penunjang lainnya.

Menurutnya, masyarakat dapat menangkap peluang dengan menyediakan kebutuhan terkait haji dan umrah, mulai dari perlengkapan ibadah hingga layanan pendukung.

“Dengan menjadi embarkasi luar biasa Yogyakarta ini, jamaah akan menginap sehari sebelum berangkat,” ujarnya.

Meski masa tinggal jamaah relatif singkat, Endang menilai dampaknya tetap signifikan. Ia menyebut lonjakan jamaah umrah ke Arab Saudi pada 2025 juga memberi efek ekonomi.

“Karena menunggu haji cukup lama, maka umrah yang sekarang lebih banyak diminati,” katanya.

Ia menilai keberadaan Embarkasi Haji di YIA akan menjadi peluang besar, meskipun lokasinya relatif jauh dari pusat kota. Sektor perhotelan, transportasi, serta penyedia makan dan minum diperkirakan akan terdampak positif.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Eling Priswanto, menyampaikan diperlukan sinergi seluruh pihak karena DIY untuk pertama kalinya menjadi embarkasi haji tanpa asrama haji permanen.

Ia menjelaskan proses penetapan YIA sebagai embarkasi haji memerlukan waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Awalnya direncanakan mulai 2025, namun diundur menjadi 2026 karena persiapan dinilai belum optimal.

“Kami juga mohon dukungan dari semua pihak supaya DIY sukses pertama kali menggunakan konsep hotel sebagai asrama haji secara nasional,” ungkapnya.

Hotel-hotel di Kulonprogo akan dimanfaatkan sebagai tempat menginap calon jamaah haji. Langkah ini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan okupansi hotel yang selama ini relatif rendah.

Terkait potensi pembangunan asrama haji permanen, Eling menyebut hal tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan masih perlu kajian lebih lanjut.

“Kita tidak bisa lepas dari kebijakan di pusat juga,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News