BBM Non Subsidi Naik, Harga Pangan Bisa Ikut Terdorong

Harianjogja.com, JOGJA—Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak non subsidi dinilai memiliki efek lanjutan terhadap sektor pangan, terutama melalui jalur distribusi dan logistik yang tidak seluruhnya bergantung pada BBM bersubsidi.

Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Oki Wijaya, menjelaskan bahwa secara teori ekonomi, kenaikan biaya energi dapat merambat ke harga pangan, khususnya pada komoditas yang sangat bergantung pada distribusi antardaerah.

Menurutnya, sebagian rantai distribusi pangan seperti logistik komersial, sistem rantai dingin (cold chain), hingga proses pengolahan dan pengiriman antarwilayah masih menggunakan BBM non subsidi dalam operasionalnya.

“Tekanannya bisa merambat ke harga pangan, terutama pada komoditas yang sensitif terhadap logistik,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Oki menegaskan bahwa ancaman terhadap pangan tidak selalu muncul dalam bentuk kelangkaan, melainkan lebih sering diawali dari kenaikan biaya distribusi yang kemudian memengaruhi harga di tingkat konsumen.

Kondisi tersebut juga dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan tertentu, meskipun pasokan secara fisik masih tersedia di pasar.

Dalam penjelasannya, ia menyebut terdapat tiga mekanisme utama yang membuat kenaikan BBM non subsidi tetap berdampak pada harga pangan.

Pertama, konsep cost pass-through, yaitu ketika sebagian kenaikan biaya produksi atau distribusi langsung diteruskan menjadi harga jual kepada konsumen.

Kedua, struktur pasar BBM di Indonesia yang bersifat tersegmentasi membuat sebagian pelaku distribusi pangan tetap bergantung pada BBM non subsidi, seperti kendaraan logistik komersial, genset, hingga sistem pendingin.

Ketiga, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan membuat harga pangan sangat dipengaruhi oleh biaya distribusi spasial dari daerah produksi ke daerah konsumsi.

“Karena itu, kenaikan biaya energi pada sebagian rantai logistik tetap logis mendorong harga pangan di banyak wilayah, meskipun tidak seragam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Oki juga menyoroti faktor eksternal seperti konflik di Timur Tengah yang berpotensi meningkatkan harga energi global dan memperbesar biaya pengiriman serta impor pangan.

Kondisi tersebut menurutnya paling berdampak pada komoditas yang sensitif terhadap waktu dan distribusi seperti cabai, bawang, sayuran, buah, telur, ayam, dan ikan.

Ia menilai kebijakan pemerintah saat ini masih banyak berfokus pada langkah jangka pendek seperti menjaga harga BBM subsidi, menambah bantuan sosial, dan memperkuat cadangan beras.

Namun, menurutnya pendekatan tersebut perlu diperluas agar lebih adaptif terhadap perubahan harga energi dan inflasi pangan.

Ia mengusulkan agar bantuan sosial dapat bertransformasi menjadi adaptive social protection, yang secara otomatis menyesuaikan saat terjadi lonjakan harga energi atau pangan.

Selain itu, ia juga mendorong adanya circuit breaker pada sistem logistik pangan, seperti prioritas BBM untuk distribusi bahan pangan strategis dan subsidi ongkos angkut.

Penguatan sistem ketahanan pangan juga dinilai tidak cukup hanya dengan menambah stok, tetapi harus mencakup peningkatan produksi, pascapanen, hingga pengurangan kehilangan hasil panen.

“Dalam situasi biaya energi naik, setiap kehilangan produksi dan distribusi akan menjadi beban tambahan yang akhirnya dibayar konsumen,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi dan BUMDes juga penting agar petani dan pelaku usaha kecil tidak terbebani kenaikan biaya secara sendiri-sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.