KPP Pratama Canangkan Zona Integritas Menuju WBK

Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) melalui penandatanganan piagam pencanangan dan deklarasi yang disaksikan oleh para wajib pajak (WP), Selasa (15/5/2018). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Kepala KPP Pratama Yogyakakarta Guntur Wijaya Edi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memastikan semua pelayanan urusan pajak dilakukan secara transparan. Seluruh WP, masyarakat, maupun stakeholder terkait dapat turut mengoreksi kinerja para petugas. Perbaikan-perbaikan kinerja juga selalu dilakukan. Sebab menurutnya perilaku koruptif bisa muncul dari berbagai situasi dan kondisi. Oleh sebab itu pengawasan seluruh pihak sangat dibutuhkan. 

"Kami bekerja secara terbuka. Seperti dalam toples. Artinya semua orang bisa ikut mengawal. Sebab baik dari dalam maupun luar, semua berpengaruh dan berkontribusi," katanya. 

Namun demikian Guntur mengakui selalu ada kendala dan tantangan untuk mewujudkan zona integritas bebas korupsi. Karena itu, ia berusaha menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi. Misalnya bekerja sama dengan Pemda untuk memastikan potongan PPH dan PPN dari pengeluaran APBN dan APBD ditepati. Pajak tersebut tidak harus dipotong dari DIPA tahun berikutnya. "Kendala seperti itu harus kita atasi dan antisipasi," katanya. 

Guntur menambahkan pencanangan zona integritas bebas korupsi ini sudah sesuai dengan lima nilai yang dipegang oleh jajaran Kementerian Keuangan, termasuk KPP Pratama Yogyakarta. Lima nilai tersebut yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Meski ia menyebut butuh perjuangan panjang untuk meraih 100% kesempurnaan, paling tidak pencanangan ini merupakan salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta. "Tentu akan banyak tantangan dan tak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi memang harus ada niat dan dukungan dari seluruh pihak," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News