Benarkah Belanja Online Kerek Laju Pertumbuhan Barang Impor?

Harianjogja.com, JAKARTA—Booming belanja dalam jaringan (daring) atau e-commerce di akhir 2015 ditengarai sebagai penyebab meningkatnya impor barang konsumsi Indonesia. Dari yang porsinya terhadap keseluruhan konsumsi hanya 6,8% di Semester I/2013 menjadi 9,19% di Semester I/2018. Impor barang konsumsi merupakan salah satu fokus yang harus pemerintah tekan guna memperbaiki neraca perdagangan.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto melihat penyebab perlambatan pertumbuhan sektor industri kuartal I/2018 menjadi 3,9% adalah peningkatkan barang impor di pasar daring tersebut. "Kita bisa lihat dari inventory yang meningkat menjadi Rp81 triliun dari yang sebelumnya hanya sekitar Rp60 triliun, artinya penjualan di musim Lebaran tidak sesuai ekspektasi produsen," ungkapnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), pekan lalu.

Impor barang konsumsi merupakan salah satu fokus yang harus pemerintah tekan guna memperbaiki neraca perdagangan yang masih defisit US$1,01 miliar [Rp14,6 miliar]. Menurutnya, pemerintah harus mulai mengatur impor barang konsumsi yang tidak dilakukan oleh industri harus ditinjau ulang apalagi jika sasarannya memang untuk langsung diperdagangkan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS), Yunita Rusanti mengungkapkan pola belanja daring saat ini belum menjadi faktor dominan yang membuat impor barang konsumsi meningkat. "Ada tercatat [impor belanja online] hanya masih kecil dibandingkan dengan barang-barang konsumsi yang utama, yang dari pembelian secara daring, di dokumen bea cukai tercatat sendiri bukan yang besar-besar. Kalau yang beli daring barang-barang impor tercatat besarnya kurang dari US$1 juta [Rp14,4 miliar]," ujarnya kepada JIBI.

Yunita meneruskan impor barang konsumsi masih didominasi makanan-minuman olahan, barang konsumsi setengah tahan lama, barang konsumsi tidak tahan lama dan makanan-minuman utama.

Menurut data BPS, impor Januari-Juni 2018, impor paling tinggi secara nilai, makanan minuman olahan untuk rumah tangga sebesar US$1,935 miliar [Rp28 triliun], lalu barang konsumsi setengah tahan lama US$1,716 miliar [Rp24,8 triliun], barang tidak tahan lama US$1,511 miliar [Rp21,8 triliun], dan makanan minuman utama US$1,062 miliar [Rp15,3 triliun]. Jadi, impor barang konsumsi yang dibeli secara langsung melalui e-commerce tidak berpengaruh signifikan terhadap total impor barang konsumsi.

Pergeseran Kebiasaan

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Bambang Adi Winarso melihat ada pergeseran kebiasaan berbelanja dari datang langsung ke toko menjadi melalui e-commerce atau sosial media. Namun kebiasaan belanja daring tersebut tidak serta merta menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan impor barang konsumsi.

"Memang ada tren mengarah ke sana [belanja daring], karena biaya lebih murah, bisa bahkan kalau di ritel itu harganya 100 di online bisa 60. Jadi jauh itu, sedikit ditambah ongkos kirim, sebenarnya ongkos kita ke supermarket sama dengan ongkir itu," katanya.

Menurut Bambang, perlu pula dilihat e-commerce yang digunakan sebab kalau menggunakan platform milik asing sudah jelas barang itu diimpor. Menurutnya yang sulit dideteksi adalah barang impor yang dijual secara daring tetapi proses impornya sudah dilakukan sejak lama. Kalau sudah begini, lanjutnya, tidak dapat dihitung jumlahnya karena bisa terjadi penghitungan ganda.

Guna mengatur impor perlu dilakukan siasat yang tepat menyesuaikan karakteristik impor. Menurutnya, impor dapat dibedakan menjadi dua, yakni impor yang terus menerus dilakukan seperti BBM, dan impor yang sekaligus.

Tekan Impor

Dalam rangka menyiasati impor yang terus menerus dilakukan, pemerintah lanjutnya tengah menyiapkan kebijakan wajib menggunakan Solar B20 supaya ketergantungan impor minyak dapat berkurang. Selain itu, pengoperasian kembali kilang di Tuban juga diharapkan dapat mengurangi impor bahan kimia.

Lalu guna mengurangi impor yang tidak terdeteksi tadi, pihaknya menjamin permohonan impor akan diizinkan asal ada kejelasan penggunaan dan jumlah barang sesuai kebutuhan. "Dari perdagangan [kebijakannya] akan mengatur datangnya barang impor, selama ini importir khawatir kalau tidak dapet izin, jadi impor itu langsung banyak dan disimpan. Kita pastikan mereka dapat impor, jadi kalau impor jumlahnya 500 mereka kita pastikan dapat izin impor, tapi jangan sekaligus," katanya.

Menurut Bambang kalau impor itu bisa ditarik sesuai kebutuhannya maka pengaruhnya terhadap defisit menjadi lebih kecil. Termasuk impor yang dilakukan oleh para pelapak online. "Begitu cara mengatasinya, komoditasnya kita serahkan ke Kementerian Perdagangan satu per satunya, artinya jangan dipotong [dihentikan impornya] sekarang sedikit demi sedikit," jelasnya.

Dari data BPS diketahui secara year on year (yoy) impor barang konsumsi turun 9,51%. Walaupun jika dihitung secara year to date (ytd) meningkat 21,64%. Berdasarkan data yang diterima JIBI, selain impor yang sudah disebutkan di atas, impor barang konsumsi Januari-Juni 2018 ditopang impor barang konsumsi tahan lama US$868,7 juta [Rp12,5 triliun], bahan bakan dan pelumas (processed) US$357,9 juta [Rp5,1 triliun] dan mobil angkutan US$307,1 [Rp4,4 triliun].

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis Indonesia