Negara Berpenduduk Muslim Diminta Dorong Kesetaraan Masyarakat

Wibi Pangestu Pratama Rabu, 27 Oktober 2021 08:47 WIB

Negara Berpenduduk Muslim Diminta Dorong Kesetaraan Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/5/2019)./ANTARA-Sigid Kurniawan

Harianjogja.com, JAKARTA — Negara-negara berpenduduk muslim perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong kesetaraan bagi masyarakat, sebagai nilai utama dari ekonomi syariah dan agama.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar International Islamic Monetary Economics and Finance Conference, Selasa (26/10/2021). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan pentingnya kebijakan negara dalam mendorong kesetaraan.

Menurutnya, seluruh negara berupaya memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19. Namun, dia menekankan agar negara-negara berpenduduk muslim untuk turut membuat kebijakan ekonomi yang mendorong kesetaraan masyarakat, karena merupakan nilai dari Islam.

"Tidak bisa terefleksikan keadilan [suatu kebijakan], jika masyarakat miskin tidak bisa memiliki titik awal yang sama. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meskipun terdapat peluang yang sama belum tentu dapat memunculkan hasil yang sama, jika masyarakat miskin tidak memiliki starting point yang sama," ujar Sri pada Selasa (26/10/2021).

Menurutnya, titik awal tersebut salah satunya berupa stabilnya ekonomi rumah tangga pasca pandemi Covid-19. Pemerintah harus mampu menjaga masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan sulit membangkitkan perekonomiannya pasca pandemi Covid-19.

BACA JUGA

Kebijakan fiskal berperan penting dalam menjaga masyarakat dari dampak berkepanjangan, salah satunya melalui jaring pengaman sosial. Menurut Sri Mulyani, Indonesia menerapkannya melalui pengalokasian anggaran yang besar untuk pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.

Selain adanya sejumlah bantuan bagi masyarakat miskin, pemerintah pun memberlakukan pajak progresif bagi masyarakat di tingkat ekonomi tinggi. Hal tersebut bertujuan agar pajak dari orang-orang kaya dapat membantu kebutuhan masyarakat miskin.

"Ini mungkin terlihat sebagai kebijakan fiskal yang umum, tetapi ini merupakan nilai utama dari Islam. Bukan hanya soal penanganan pandemi, tetapi juga mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesetaraan dan masyarakat yang adil," ujar Sri Mulyani.