Restitusi Pajak Membengkak, Menkeu Purbaya Rombak Besar DJP
Menkeu Purbaya merombak DJP usai lonjakan restitusi pajak. Ini daftar pejabat baru dan alasan di balik kebijakan tersebut.
Ilustrasi rupiah/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Keuangan mencatat APBN Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah menilai posisi fiskal tersebut masih dalam batas aman sesuai desain APBN 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). Ia menjelaskan defisit terjadi karena realisasi belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara pada awal tahun.
Secara rinci, pendapatan negara hingga akhir Januari 2026 tercatat Rp172,7 triliun. Angka ini setara 5,5 persen dari target pendapatan negara sepanjang tahun yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.
Sementara itu, belanja negara telah terealisasi Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target belanja negara 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian, terjadi selisih antara belanja dan pendapatan yang memicu defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari PDB, angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, ia menyebut defisit keseimbangan primer tercatat Rp4,2 triliun. Adapun target keseimbangan primer dalam desain APBN 2026 dipatok defisit Rp89,7 triliun.
Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, defisit APBN Januari 2026 lebih tinggi. Pada akhir Januari 2024, defisit tercatat Rp23 triliun atau setara 0,09 persen terhadap PDB, atau lebih rendah Rp31,6 triliun dibandingkan realisasi akhir Januari 2026.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan target defisit APBN 2026 sepanjang tahun sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB, yang akan dikelola melalui strategi pembiayaan untuk menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan anggaran negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Menkeu Purbaya merombak DJP usai lonjakan restitusi pajak. Ini daftar pejabat baru dan alasan di balik kebijakan tersebut.
Kasus dugaan korupsi mesin susu DIY disorot. Proyek Rp4,62 miliar belum bisa dimanfaatkan, Kejati sita 35 dokumen.
Zico sebut Jepang kini lebih kuat jelang lawan Brasil di Piala Dunia 2026. Samurai Biru tak lagi bisa diremehkan.
Sensus Ekonomi 2026 di Sleman resmi dimulai. Data usaha jadi dasar kebijakan dan arah pembangunan ekonomi daerah.
Kirab perpisahan 514 taruna Akmil di Magelang berlangsung meriah. Tradisi ini jadi simbol kedekatan taruna dan masyarakat.
Stasiun Gambir akan melayani KRL dan kereta jarak jauh. Transformasi ini menjadikannya hub transportasi terintegrasi di Jakarta.