BI Perbesar Diskon Hedging, Ekonom Ingatkan Risiko Modal Asing

Harianjogja.com, JAKARTA— Bank Indonesia (BI) memperbesar insentif biaya lindung nilai atau hedging untuk menarik aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Namun, ekonom mengingatkan derasnya arus modal masuk belum tentu menjamin ketahanan rupiah dalam jangka panjang, terutama jika dana tersebut berasal dari instrumen yang memiliki jatuh tempo.

Kebijakan ini ditempuh ketika BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026. BI berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan meningkatkan daya tarik instrumen lindung nilai bagi investor asing.

Berdasarkan catatan otoritas moneter, paket insentif diskon hedging yang diterapkan sejak Juni 2026 telah mendatangkan aliran modal masuk atau capital inflow hingga US$9,9 miliar sampai pertengahan Oktober 2026.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang masuk. Ketahanan rupiah, gejolak pasar, serta kemampuan mempertahankan investasi asing tanpa ketergantungan berlebihan pada insentif juga menjadi perhatian.

Diskon DNDF Diperbesar hingga 45%

BI meningkatkan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai kepada bank sentral bagi transaksi yang memiliki dasar pendanaan luar negeri. Cakupannya meliputi aliran investasi portofolio, pinjaman luar negeri perbankan, dan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

Pengurangan biaya hedging melalui diskon premi DNDF diperbesar dengan rincian sebagai berikut:

Tenor enam bulan: diskon naik dari 25% menjadi 40%.
Tenor 12 bulan: diskon naik dari 30% menjadi 45%.

Selain itu, BI melanjutkan insentif untuk instrumen Swap Beli Lindung Nilai Konvensional. Diskon premi yang diberikan sebesar 15% untuk tenor tiga bulan, 20% untuk tenor enam bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.

Pada tahap awal, fasilitas tersebut diberlakukan khusus untuk dolar Amerika Serikat dan renminbi China, baik yuan onshore (CNY) maupun offshore (CNH).

BI juga memperpanjang insentif transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan tujuh negara, yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, China, dan Uni Emirat Arab.

Insentif LCT tersebut berupa tambahan premi Swap Jual sebesar 10% dan pengurangan premi DNDF sebesar 10% untuk transaksi perdagangan serta investasi internasional.

Ekonom Ingatkan Risiko Ketergantungan Modal Asing

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI), Josua Pardede, mengingatkan bahwa keberhasilan insentif hedging tidak dapat diukur hanya berdasarkan peningkatan aliran modal masuk atau cadangan devisa.

Menurutnya, dana yang masuk melalui instrumen lindung nilai dan pertukaran valuta asing tidak otomatis mencerminkan investasi jangka panjang yang bersifat permanen.

Dana tersebut memiliki masa jatuh tempo dan berpotensi tidak diperpanjang apabila kepercayaan investor global menurun. Jika investor menarik dananya atau tidak memperpanjang penempatan ketika jatuh tempo, ketersediaan valuta asing dapat berkurang secara drastis.

"Efektivitas strategi BI sebaiknya diukur bukan hanya dari besarnya arus modal masuk, melainkan juga dari peningkatan ketahanan rupiah, penurunan gejolak pasar, serta kemampuan mempertahankan investasi asing tanpa ketergantungan yang semakin besar pada insentif," ujar Josua dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/10/2026).

Peringatan tersebut menyoroti pentingnya membedakan arus modal yang bersifat sementara dengan investasi yang dapat mendukung perekonomian secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan aliran modal masuk perlu diikuti kemampuan menjaga kepercayaan investor tanpa terus bergantung pada tambahan insentif.

Defisit Transaksi Berjalan Masih Jadi Perhatian

Kepala Ekonom PT Bank Danamon Tbk. (BDMN), Irman Faiz, menambahkan bahwa kebutuhan pembiayaan eksternal dan defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan berada di kisaran 1,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode yang disebutkan dalam laporan sumber akan tetap memberikan tekanan terhadap imbal hasil aset berdenominasi rupiah.

Menurut Irman, impor yang berkaitan dengan investasi memang berpotensi meningkatkan kapasitas produktif. Namun, aktivitas tersebut juga menciptakan kebutuhan pembiayaan jangka pendek sebelum hasil ekspor atau pendapatan investasi terealisasi.

"Ketika FDI [foreign direct investment/investasi asing langsung] dan aliran masuk yang stabil belum mencukupi, ketergantungan pada pendanaan portofolio membuat pasar kita makin sensitif terhadap selera risiko global," ungkap Irman dalam laporan analisis makroekonominya, dikutip Kamis (22/10/2026).

Di tengah upaya BI meningkatkan daya tarik investasi asing melalui diskon hedging, Irman menilai instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tetap perlu kompetitif.

Daya tarik kedua instrumen tersebut diperlukan untuk mengompensasi risiko mata uang atau currency risk dan risiko negara atau country risk yang dihadapi investor di pasar keuangan domestik.

BI Jaga Likuiditas Valas dan Cadangan Devisa

Di sisi lain, Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman menyatakan bank sentral akan terus mengelola likuiditas valuta asing di tengah pemberian insentif diskon hedging.

Pengelolaan tersebut antara lain tercermin dari kemampuan cadangan devisa memenuhi kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri.

Aida menjelaskan posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$146,3 miliar pada September 2026. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Angka itu berada di atas standar kecukupan internasional, yakni tiga bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Selain kecukupan, keberlanjutan cadangan devisa menjadi indikator yang turut diperhatikan BI. Aida menjelaskan bahwa pemberian diskon hedging yang lebih besar untuk tenor lebih panjang merupakan salah satu bagian dari upaya tersebut.

"Kalau jatuh tempo gimana? Kita pastikan juga bagaimana kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan itu selalu baik, sehingga investor akan percaya pada Indonesia akibatnya akan terus terjadi aliran modal masuk dan bisa di-roll over juga, sehingga tadi dari sisi sustainabilitasnya itu juga terjaga," katanya dalam pengumuman hasil RDG BI Oktober 2026, Rabu (21/10/2026).

Dengan kebijakan tersebut, BI berupaya menarik aliran modal asing sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan. Namun, keberlanjutan arus modal dan kemampuan mempertahankan kepercayaan investor tetap menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan rupiah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis