Isu Ekonomi Sepekan: Bahlil Evaluasi Ekspor Energi, Penyaluran KUR Rp257,84 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah kebijakan dan perkembangan ekonomi nasional menjadi sorotan sepanjang pekan ini, mulai dari rencana evaluasi kontrak ekspor energi ke negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia hingga realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp257,84 triliun. Pemerintah juga menyoroti peningkatan kesejahteraan nelayan, rencana penambahan kepemilikan saham badan usaha milik negara (BUMN), serta kepastian mekanisme pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Berbagai isu tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap hubungan perdagangan energi, penguatan ekonomi masyarakat pesisir, pengelolaan investasi BUMN, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Berikut rangkuman lima berita ekonomi yang menarik disimak dalam sepekan.

1. Bahlil Evaluasi Kontrak Ekspor Energi ke Negara yang Tak Menghargai RI

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub. Acara itu dipantau secara daring dari Jakarta pada Kamis (22/10).

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil.

Evaluasi tersebut berkaitan dengan sikap pemerintah terhadap negara mitra yang dinilai tidak kooperatif dalam hubungan dengan Indonesia.

2. Zulhas Targetkan Nilai Tukar Nelayan Naik Menjadi 120 pada 2027

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) meningkat dari 103 menjadi 120 pada 2027. Upaya tersebut akan ditempuh melalui pembangunan ribuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Program KNMP dilengkapi fasilitas pendukung yang ditujukan untuk memperkuat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi nelayan.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan target itu saat menghadiri Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/10).

“Nelayan kita nilai tukarnya 103. Kalau nelayan kita miskin, nelayan kita lemah. Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat,” kata Zulhas.

Target peningkatan NTN tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan dan penguatan masyarakat pesisir.

3. Danantara Berencana Tambah Kepemilikan Saham BUMN di Bursa

Danantara Indonesia berencana menambah kepemilikan saham pada perusahaan pelat merah yang tercatat di bursa. Rencana itu disampaikan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria.

Menurut Dony, penambahan kepemilikan saham akan diprioritaskan pada perusahaan yang dinilai memiliki fundamental baik. Danantara Investment akan memanfaatkan peluang untuk menambah kepemilikan saham BUMN di tengah dinamika pasar modal Indonesia.

Rencana tersebut berkaitan dengan langkah investasi Danantara pada perusahaan milik negara yang telah tercatat di pasar saham. Namun, informasi yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut belum merinci perusahaan yang menjadi sasaran penambahan kepemilikan saham.

4. Suahasil Tegaskan Gaji PNS Tetap Disalurkan Lewat Perbankan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pembayaran gaji pegawai negeri sipil tetap dilakukan melalui sistem perbankan, bukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepastian tersebut disampaikan Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10). Ia menegaskan mekanisme penyaluran gaji PNS tetap menggunakan sistem yang berlaku saat ini.

“Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang,” kata Suahasil.

Pernyataan itu menegaskan bahwa penyaluran gaji PNS tetap dilakukan melalui transfer perbankan dan tidak dialihkan ke KDKMP.

5. Penyaluran KUR Capai Rp257,84 Triliun hingga 20 Oktober 2026

Pemerintah mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan 87% dari plafon KUR yang ditetapkan untuk tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan data tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).

Menurut Airlangga, penyaluran KUR tersebut telah menjangkau 4 juta debitur. Capaian ini menunjukkan besarnya realisasi pembiayaan melalui program KUR hingga periode pelaporan tersebut.

KUR merupakan salah satu program pembiayaan yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendukung akses keuangan bagi pelaku usaha. Data realisasi hingga 20 Oktober 2026 tersebut memberikan gambaran mengenai penyaluran kredit dibandingkan dengan plafon yang ditetapkan sepanjang tahun.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara