Sorotan MSCI Menguat, Dino Patti Djalal Desak OJK Bereskan Saham Gorengan

Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini Minggu, 25 Oktober 2026 07:27 WIB
Sorotan MSCI Menguat, Dino Patti Djalal Desak OJK Bereskan Saham Gorengan

Foto ilustrasi perdagangan saham. - Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membenahi praktik saham gorengan yang dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah pasar modal Indonesia di tengah sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menurutnya, Indonesia tidak dapat berharap memperoleh penilaian lebih baik dari MSCI jika praktik perdagangan saham yang menyimpang masih berlangsung.

Dino menilai pembenahan pasar modal perlu dimulai melalui evaluasi internal yang jujur terhadap berbagai persoalan yang memengaruhi transparansi dan kredibilitas perdagangan saham. Ia juga mengingatkan agar penilaian MSCI tidak direspons secara konfrontatif maupun dengan tuduhan konspirasi.

"Dalam dunia saham kita, salah satu masalahnya adalah bagaimana menangani transaksi saham gorengan yang syarat dengan kepentingan politik atau intervensi terselubung dari pihak tertentu, dan ini tentunya adalah PR besar buat OJK yang juga dilematis," ujar Wamenlu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam video singkat di laman Intagram pribadinya, Sabtu (24/10/2026).

Dino Minta OJK Evaluasi Praktik Perdagangan Saham

Dino menegaskan, perbaikan pasar modal tidak cukup dilakukan dengan menanggapi penilaian lembaga penyedia indeks global. Menurutnya, regulator perlu mengevaluasi persoalan mendasar yang berpotensi memengaruhi kualitas perdagangan saham di Indonesia.

Ia menilai berbagai catatan MSCI mengenai distorsi perdagangan saham perlu diperiksa untuk memastikan apakah persoalan tersebut memiliki dasar. Hasil evaluasi itu dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dan regulator dalam menentukan aspek yang harus diperbaiki.

“Tidak bisa kita mengharapkan skor di MSCI naik sementara praktik yang menyimpang terus berjalan,” tegasnya.

Bagi Dino, respons terhadap penilaian MSCI seharusnya diarahkan pada pembenahan sistem pasar modal dari dalam. Ia mengingatkan Indonesia agar tidak terjebak dalam konfrontasi atau tuduhan konspirasi ketika menghadapi evaluasi dari lembaga penyedia indeks tersebut.

"Kita sekarang berada dalam lubang dan kita harus fokus untuk keluar dari lubang, bukan menggali lubang lebih dalam," tutur Dino.

Aliran Modal Asing Keluar Tak Hanya dari Pasar Saham

Di tengah sorotan terhadap pasar modal Indonesia, Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar atau outflow juga terjadi pada instrumen investasi selain saham. Dampak tersebut turut dirasakan Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Hutapea mengatakan pihaknya mengamati tren aliran modal keluar di pasar keuangan Indonesia setelah pengumuman MSCI pada Jumat pekan sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam taklimat media yang diselenggarakan pada Jumat (23/10/2026). Erwin menjelaskan bahwa tekanan aliran modal keluar tidak terbatas pada instrumen saham.

"Outflow tidak hanya terjadi di pasar saham, tetapi SBN juga outflow, SRBI juga outflow," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, dikutip Sabtu (24/10/2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan modal asing yang diamati BI turut mencakup instrumen keuangan pemerintah dan sekuritas rupiah yang diterbitkan bank sentral.

BI Siapkan Bauran Kebijakan untuk Menjaga Likuiditas

Menanggapi aliran modal asing keluar, BI telah merespons melalui sejumlah bauran kebijakan. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan likuiditas rupiah di dalam negeri tetap memadai sekaligus mendukung kelancaran transaksi.

Perkembangan ini berlangsung setelah MSCI meluncurkan konsultasi yang berkaitan dengan status pasar saham Indonesia. Dalam konteks tersebut, usulan MSCI mengenai penurunan status pasar saham dari Emerging Market menjadi Standalone Market turut menjadi perhatian pelaku pasar.

Salah satu indikator yang mengalami perubahan adalah tingkat imbal hasil atau yield SBN pemerintah dengan tenor 10 tahun. Berdasarkan catatan dalam pemberitaan tersebut, imbal hasil surat berharga itu telah merangkak naik selama beberapa hari terakhir setelah usulan MSCI tersebut.

Kenaikan imbal hasil SBN dan aliran modal asing keluar menjadi bagian dari perkembangan pasar keuangan yang diamati BI. Sementara itu, desakan Dino Patti Djalal kepada OJK menyoroti pentingnya evaluasi terhadap praktik perdagangan saham untuk memperkuat transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia.


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online