Advertisement
Aktivis Antikorupsi Sebaiknya Beri Contoh Taat Pajak
Advertisement
Aktivis antikorupsi diminta berperan aktif dalam kepatuhan pajak
Harianjogja.com, JOGJA- Chief Economist atau Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anggito Abimanyu menghimbau kepada WP OP besar agar segera menyampaikan SPT-nya.
Advertisement
Menurut Anggito, para pejabat negara yang berada di DIY juga harus menyampaikan laporan hasil kekayaannya dan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara terbuka dan transparan.
Sebab, saat ini Indonesia mengalami anomali di mana kenaikan dari 1% tax ratio satu tahun dalam pengalaman Indonesia sulit tercapai.
"Target penerimaan pajak DIY yang Rp 4,5 triliun ini juga sulit tercapai seiring tidak membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional," kata Anggito yang tercatat sebagai wajib pajak (WP) di KPP Pratama Sleman.
Dia berharap, Kanwil DJP DIY mampu meningkatkan kepatuhan dan kepatuhan WP dengan menggerakan tokoh-tokoh besar di DIY. Khususnya para aktivis dan penggiat anti korupsi. Mereka harus memberi contoh soal keterbukaan penyampaiaan pajaknya.
"Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi. Kalau penghasilan naik maka konsekuensinya pajak pasti naik. Saat ini merupakan tahun penegakan hukum pajak, karena piutang pajak masih tinggi dan target penerimaan besar. Saatnya tax low enforcement ditegakkan, jangan menunggu tahun depan," usul Anggito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kunjungi Washington DC, Ini Oleh-Oleh yang Dibawa Menkeu untuk Indonesia
- BI Rate Naik, Ekonom Berharap Bunga KUR Tak Ikut Naik
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Bentuk Tim Khusus
- Airlangga Nilai Nilai Tukar Rupiah Lebih Baik Dibandingkan Negara Lain
- Nilai Tukar Rupiah Remuk Akibat Konflik Iran-Israel, Ini Proyeksi Ekonom
Advertisement
Penyair Joko Pinurbo Wafat, Jenazah Disemayamkan di PUKJ Bantul
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Hari Ini Harga Telur Ayam Terpantau Naik hingga Rp31 Ribu per Kilogram
- Per Maret 2024, APBN Surplus Rp8,1 Triliun
- Biaya Pembangunan IKN Mencapai Rp72,1 Triliun dari APBN
- UMKM DIY Bisa Manfaatkan Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Selain Perbankan
- Kadin DIY Optimis Ekonomi Masih Stabil di Tengah Pelemahan Rupiah
- Digitalisasi Keuangan Daerah, BPD DIY Dukung Penuh Pemkot Jogja
- Journalist Competition Astra Motor Yogyakarta Kembali Digelar
Advertisement
Advertisement