Sinergisitas Pariwisata untuk Peningkatan Devisa, Setuju?

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati beberapa strategi dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dalam rangka untuk mendorong peningkatan devisa negara. Sebagai salah satu destinasi prioritas, DIY diharapkan meningkatkan kontribusi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan ada tiga manfaat utama perlunya mendorong sektor pariwisata dengan upaya mengakselerasi sinergisitas kebijakan. Antara lain, pariwisata ini merupakan penyumbang devisa terbesar ketiga, setelah batu bara dan kelapa sawit.

"Potensinya sangat besar untuk meningkatkan devisa. Dengan menyumbang devisa, maka secara langsung dapat mengurangi defisit transaksi berjalan [Neraca Perdagangan Barang dan Jasa]," ujar Perry saat jumpa pers Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (29/8).

Dalam Rakorpusda yang mengusung tema Memperkuat Sinergi dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas, turut dihadiri Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Wakil Menteri Keungan Mardiasmo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Dewan Komisioner Otorotas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Rapat ini, kata Perry, memfokuskan pada upaya untuk memperkuat koordinasi dan menyinergikan kebijakan antarpemangku kepentingan. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan.

"Karena seperti yang telah ditargetkan pemerintah pada 2019 dapat mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dengan jumlah devisa yang bsia dihasilkan mencapai US$17,6 miliar [Rp258,1 triliun]. Sedangkan ada 2024, targetnya dapat mendatangkan 25 juta wisman dengan hasil devisa sekitar US$28 miliar [Rp410,9 triliun]," jelas Perry.

Kapasitas Bandara

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata, ada sembilan destinasi wisata yang diprioritaskan. Antara lain lima destinasi yang siap dipasarkan dan merupakan prioritas pariwisata.

Kelima destinasi pemasaran prioritas tersebut, antara lain Bali yang berkontribusi pada devisa sebesar 40%, Jakarta sekitar 30%, Riau berkontribusi 20%, serta destinasi baru Jawa Timur yakni Bromo Tengger Semeru dan Banyuwangi. Serta empat destinasi prioritas yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.

"Kalau tentang Jogja, saat ini kontribusi baru satu persen direct flight. Dari sisi atraksi dan budaya, Indonesia selalu yang terbaik di dunia, bahkan masuk Top 20, masalah utama ada pada akses, termasuk Jogja," ungkap Arief.

Arief menambahkan jika dibandingkan dengan salah satu destinasi saingan Jogja yakni Angkor Wat, Kamboja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang masih sangat jauh. Kunjungan per tahun wisman di Jogja sekitar 250.000 orang, sedangkan Angkor Wat sedikitnya dikunjungan 2,5 juta turis.

"Jadi masalahnya adalah pada kapasitas bandara di Jogja yang masih terbatas. Kami rasa dengan adanya NYIA nantinya bisa mendatangkan satu juta wisman, atau bahkan lebih," kata Arief.

Selain mencari strategi terkait pengembangan destinasi, kehadiran OJK dalam pertemuan itu juga melengkapi sinergisitas yang akan dilakukan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan peranan OJK untuk rencana ini adalah terkait pembiayaan dan aksesnya.

"Peran yang akan kami lakukan yakni bagaimana menciptakan skema-skema pembiayaan. Salah satunya dengan adanya program KUR pariwisata," jelas Wimboh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News