Advertisement
Pemberlakuan Pajak Ecommerce Tunggu Perdirjen Pajak

Advertisement
Harianjoga.com, JOGJA--Pajak untuk para pelaku bisnis online yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik mulai berlaku efektif pada 1 April 2019 mendatang. Saat ini Ditjen Pajak tengah menyusun Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak untuk menjadi pedoman teknis pelaksaan PMK 210 ini.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY, Sanityas Jukti Prawatyani mengakui sebelum PMK 210 resmi diberlakukan, Ditjen Pajak akan menerbitkan Perdirjen sebagai pegangan dalam melaksanakan peraturan tersebut. Mengingat PMK 210 hanya mengatur ketentuan umum, bukan ketentuan teknis pelaksanaan. Misalnya kewajiban memberitahukan NPWP yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 6 dan 7 PMK No.210/2018. Bagian itu menjelaskan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace.
Advertisement
Namun persoalannya jika pedagang belum memiliki NPWP. Pedagang yang hingga kini belum memiliki NPWP, mereka dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibantu oleh marketplace melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Ditjen Pajak atau yang disediakan oleh penyedia platform marketplace. Jika tidak, pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Ini yang perlu dipahami, sebenarnya dalam PMK sudah diatur. Bukan berarti tidak apa-apa enggak lapor NPWP. Tapi mekanisme teknisnya belum ada. Misalnya daftar melalui e-form bagaimana, itu yang akan diatur dalam Perdirjen," katanya kepada Harian Jogja, Kamis (17/1).
Untuk aturan tentang besaran pajak, Tyas memastikan tidak ada aturan baru terkait besaran pajak yang tercantum dalam PMK 210 ini. UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar ditetapkan pajak yang sama yakni 0,5%, begitu pula dengan pengusaha yang omzetnya melebihi itu akan dikenakan besaran pajak yang sesuai. PMK 210 menurutnya semata-mata berisi tata cara dan prosedur pemajakan. Tujuannya untuk memberikan kemudahan administrasi karena ada rincian aturan yang jelas baik bagi pengusaha online yang tergabung dalam marketplace, penyedia platform marketplace, hingga pebisnis online yang berjualan di luar marketplace.
Jika Perdirjen Pajak telah diterbitkan, Tyas menyebut para stakeholder terkait di daerah akan mulai melakukan sosialisasi. Kanwil DJP DIY misalnya akan bersinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak Bea Cukai terkait perpajakan barang dagangan online yang berasal dari luar negeri. Tidak hanya cara-cara konvensional seperti bertatap muka dengan para pelaku bisnis online, Kanwil DJP DIY juga akan memanfaatkan platform teknologi untuk melakukan sosialisasi. Baik dengan konten media sosial atau menggandeng media massa lainnya.
"Seperti misalnya kita membuat infografis di akun media sosial Kanwil DJP DIY, saya rasa itu akan lebih mudah dipahami dan diterima daripada disampaikan poin-poinnya secara lengkap dengan bertatap muka. Apalagi yang kita hadapi ini kan pelaku industri 4.0 semua serba digital, daripada bertemu langsung dan kehabisan waktu, cara inovatif bisa dilakukan untuk sosialisasi," ujarnya.
Namun demikian Tyas mengaku masih akan menunggu instruksi dan Perdirjen Pajak untuk melakukan sosialisasi. Sebab menurutnya dengan potensi industri 4.0 yang sangat besar, bukan tidak mungkin sosialisasi akan dilakukan secara besar-besaran dan serentak di seluruh daerah seperti saat kebijakan Tax Amnesty dikeluarkan. Kala itu menurutnya Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan turut terjun langsung untuk menyosialisasikan program nasional tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ungkap Kecurangan Beras Oplosan, Menteri Pertanian Tak Gentar Meski Ada Intimidasi
- Menteri PKP Pastikan Aturan Penyaluran KUR Perumahan Rampung Bulan Ini
- Penerbangan Susi Air Jogja-Bandung Bakal Dibanderol Rp1,75 Juta
- Sri Mulyani Ungkap Saldo Akhir APBN 2024 Sebesar Rp457,5 Triliun
- Harga BBM Non Subsidi di Jogja Naik per Juli 2025, Pertamax Kini Rp12.500 per Liter
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Prambanan Jazz 2025, Daop 6 Yogyakarta Hadirkan Diskon Tiket 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya
- Begini Cara BEI DIY Agar Investor Baru Tidak FOMO
- Waspada Penipuan Mengatasnamakan PT TASPEN Persero
- Promo Holiday Spesial Juli di Kotta GO Yogyakarta: Liburan Nyaman dan Menyenangkan
- PT KAI Daop 6 Yogyakarta Tidak Akan Menoleransi Aksi Pelemparan Kereta Api
- Kementerian ESDM Umumkan Harga Bioetanol Juli Rp10.832 per Liter
- Selalu Tepat Waktu Melayani Penerbangan Haji 2025, Lion Air Dapat Pujian dari Menteri Agama
Advertisement
Advertisement