Ancaman Blokade Hormuz Bikin Minyak Melonjak, Wall Street Melemah
Ancaman blokade Selat Hormuz usai gagalnya negosiasi AS-Iran memicu lonjakan harga minyak dan menekan Wall Street.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi didampingi General Manager Angkasa Pura I, Agus Pandu Purnama melihat sejumlah fasiltas bandara Adisutjipto, Yogyakarta, Senin (17/04/2017)./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JAKARTA—Kebijakan Kementerian Perhubungan soal bagasi tercatat berbayar akan bermuara pada penetapan tarif.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengkaji dan merumuskan regulasi dalam bentuk peraturan menteri dalam tiga hingga empat pekan ke depan. Diharapkan regulasi tersebut bisa mengakomodasi permintaan masyarakat. "Formulasinya seperti apa nanti akan kami tentukan karena harus mengharmonisasi beberapa pihak termasuk dengan pelaku-pelaku [maskapai] juga. Esensinya demikian [ada batasan]," kata Budi, Kamis (31/1).
Dia menambahkan terkait dengan rencana perumusan beleid baru, Citilink Indonesia diminta untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayarnya. Adapun, anak usaha Garuda Indonesia Group tersebut mulanya hendak menerapkan kebijakan tersebut mulai 8 Februari 2019.
Pihaknya menyebut kebijakan bagasi tercatat berbayar Citilink baru bisa diterapkan setelah mengacu pada ketentuan regulasi baru. Sementara bagi maskapai lain, yakni Lion Air dan Wings Air, yang sudah terlanjur menerapkan bagasi berbayar, diimbau untuk memberikan potongan harga.
"[Maskapai] lain agar bisa memberikan tarif yang lebih bijaksana, terutama yang terlanjur mengenakan. Lion Air akan kita minta memberikan diskon," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Maroon 5 akan konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Simak harga tiket, jadwal presale, dan cara pembelian tiketnya.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.